MATAINDONESIA.CO.ID, TAPANULI TEGAH – Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu, didampingi Wakil Bupati Mahmud Efendi, memimpin Rapat Luar Biasa Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Mual Nauli, yang digelar di Ruang Rapat Cendrawasih Kantor Bupati Tapteng, Senin (19/1/2026). Rapat ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam merespons kondisi tata kelola dan pelayanan air bersih yang dinilai belum optimal.
Rapat Luar Biasa tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mual Nauli. Dalam rapat internal yang dipimpin langsung oleh Bupati Tapteng, sejumlah keputusan penting diambil.
Direktur Diberhentikan, Dewan Pengawas Ambil Alih Pengelolaan
Dalam keputusan rapat, pemerintah daerah menetapkan:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
-
Pemberhentian Direktur Perumda Air Minum Mual Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah.
-
Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Pasal 71 ayat (1), dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan BUMD dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
-
Dewan Pengawas ditugaskan membentuk tim khusus untuk percepatan pemulihan pelayanan Perumda Air Minum Mual Nauli, terutama terkait gangguan distribusi air bersih pascabencana.
Selain itu, rapat juga menetapkan kewajiban keuangan Perumda kepada pemerintah daerah berupa:
-
Setoran uang muka deviden Tahun 2022 sebesar Rp 150 juta.
-
Setoran uang muka deviden Tahun 2023 sebesar Rp 155 juta.
-
Penetapan deviden Tahun 2024 sebesar Rp 300 juta.
Bupati: “BUMD Kita Hidup Segan, Mati Enggan”
Dalam sambutannya, Bupati Masinton Pasaribu menyampaikan kritik tajam terhadap kondisi Perumda Mual Nauli berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia menilai, laporan tersebut mencerminkan kondisi riil BUMD air minum di Tapanuli Tengah.
“Dari hasil laporan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang sudah diaudit BPK, sebenarnya ini sudah menggambarkan kondisi keseluruhan bahwa BUMD kita ya begitu—hidup segan, mati enggan,” tegas Masinton.
Menurutnya, BUMD tidak hanya dibentuk untuk memenuhi kewajiban administratif atau laporan keuangan semata, melainkan memiliki dua fungsi utama, yakni sebagai badan usaha milik pemerintah daerah dan sebagai instrumen pelayanan sosial yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Manajemen Dinilai Belum Layak Kelola Layanan Air Minum
Masinton menegaskan, hasil audit menunjukkan bahwa manajemen Perumda Mual Nauli belum mencerminkan badan usaha yang sehat dan profesional, khususnya dalam menjalankan pelayanan air minum yang merupakan kebutuhan vital masyarakat.
“PDAM Mual Nauli ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Tapi dari hasil audit, belum ada manajemen yang benar-benar mencerminkan badan usaha yang mampu melaksanakan pelayanan air minum sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Ia juga menyoroti lambannya penanganan perbaikan jaringan air minum pascabencana, yang hingga kini belum sepenuhnya tuntas, meskipun sumber-sumber air bersih masyarakat telah terdampak cukup serius.
Penataan Total dan Evaluasi Menyeluruh
Bupati menegaskan bahwa laporan Perumda tidak boleh sebatas laporan keuangan, tetapi juga harus mencakup, Laporan kegiatan perusahaan, Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, Rincian permasalahan operasional dan pelayanan.
“Berdasarkan laporan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum ini, kita harus melakukan penataan dan evaluasi kembali agar peningkatan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat bisa tercapai,” tandasnya.
Dihadiri Unsur Lengkap Pemkab Tapteng
Rapat Luar Biasa tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tapteng, para Staf Ahli Bupati, para Asisten, Plt Kepala Bappeda, Inspektur, Plt Kepala Dinas Kominfo, Kabag Hukum, Kabag Ekbang Setdakab Tapteng, Dewan Pengawas Perumda, Direktur Perumda Mual Nauli, serta seluruh jajaran manajemen Perumda.
Langkah tegas ini menandai awal penataan ulang tata kelola Perumda Mual Nauli, dengan harapan pelayanan air bersih di Kabupaten Tapanuli Tengah dapat segera pulih dan memenuhi hak dasar masyarakat secara adil dan berkelanjutan.
