MATAINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap adanya praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Kabupaten Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, terhadap sejumlah organisasi perangkat daerah hingga fasilitas kesehatan. Uang yang dikumpulkan disebut ditargetkan untuk kebutuhan tunjangan hari raya (THR) bagi unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyatakan target pengumpulan dana yang ditetapkan mencapai Rp750 juta.
“Sejumlah uang dari tiap perangkat daerah di Kabupaten Cilacap dengan ‘target setoran’ mencapai Rp750 juta,” kata Asep dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (14/3/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Setoran Rp75–100 Juta per Satker
Menurut KPK, setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) awalnya diminta menyetor Rp75 juta hingga Rp100 juta. Kabupaten Cilacap sendiri memiliki 25 perangkat daerah, 2 rumah sakit umum daerah, serta 20 puskesmas yang menjadi sumber pengumpulan dana.
Meski demikian, realisasi setoran bervariasi.
“Dalam praktiknya, setoran yang diterima beragam, mulai dari Rp3 juta hingga Rp100 juta dari masing-masing perangkat daerah,” ujar Asep.
Perintah Melalui Sekda
KPK menyebut perintah pengumpulan uang tersebut dilakukan melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Cilacap, Sadmoko Danardono.
Sebagai Bupati periode 2025–2030, Syamsul diduga memerintahkan Sekda untuk mengumpulkan dana dengan dalih kebutuhan menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.
“Bupati memerintahkan Sekda untuk mengumpulkan uang yang rencananya digunakan sebagai THR bagi pribadi dan pihak-pihak eksternal,” jelas Asep.
Terkumpul Rp610 Juta
KPK mengungkap pengumpulan dana berlangsung dalam periode 9–13 Maret 2026. Dana yang masuk kemudian dikumpulkan melalui salah satu asisten pemerintah daerah bernama Ferry Adhi Dharma.
Total dana yang berhasil dihimpun mencapai Rp610 juta dari 23 perangkat daerah. Uang tersebut kemudian diserahkan kepada Sekda Sadmoko.
Dalam proses penagihan, perangkat daerah yang belum menyetor disebut akan diingatkan oleh para asisten pemerintah daerah, dengan bantuan Kepala Satpol PP dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Cilacap.
Terjaring OTT KPK
Kasus ini terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Syamsul Auliya Rachman dan Sekda Sadmoko.
Sebelum dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut, keduanya sempat diamankan di Polresta Banyumas untuk menjalani pemeriksaan awal oleh tim KPK.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan kepala daerah.
“Diduga adanya penerimaan yang dilakukan oleh pihak bupati berkaitan dengan proyek-proyek yang ada di Kabupaten Cilacap,” kata Budi.
Penyelidikan Berlanjut
KPK menyatakan masih terus mendalami aliran dana serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut. Penyelidikan juga diarahkan untuk memastikan apakah praktik serupa terjadi dalam proyek atau kegiatan lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
Kasus ini kembali menyoroti praktik pengumpulan dana tidak resmi di lingkungan birokrasi daerah yang kerap terjadi menjelang momentum hari besar keagamaan atau kegiatan politik.
