MATAINDONESIA.CO.ID, MAJENE – Jagat media sosial hari ini digegerkan oleh peringatan keras terkait ancaman kelumpuhan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Instansi yang menjadi nadi administrasi warga ini dikabarkan “sekarat” akibat ketiadaan biaya operasional dasar, bahkan sekadar untuk membeli tinta dan kertas.
Alarm bahaya ini dibunyikan langsung oleh Anggota DPRD, Masse Sarebong, melalui sebuah status yang diunggah di akun Facebook pribadinya. Dalam unggahan yang memancing reaksi publik tersebut, Masse secara blak-blakan membongkar kondisi memprihatinkan yang dialami Capil.
Unggahan Facebook Menohok: “Pelayanan Bakal LUMPUH”
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dikutip dari laman Facebook-nya, Masse menceritakan kronologi laporan darurat yang ia terima pada pukul 11.00 pagi tadi.
“Tadi sekitar jam 11 pagi saya menerima telp dari capil, mengatakan bahwa di capil saat ini dalam keadaan keterbatasan anggaran terutama belanja ATK (tinta, kertas dll),” tulis Masse dalam statusnya.
Ia menegaskan urgensi situasi ini mengingat tenggat waktu pembayaran Surat Perintah Membayar (SPM) jatuh pada esok hari. Jika Badan Keuangan Daerah menutup mata, konsekuensinya fatal.
“Mengingat besok adalah batas akhir pembayaran SPM, artinya jika besok tidak dibayarkan maka pelayanan di capil bakal LUMPUH,” tegasnya dalam tulisan tersebut.
Ultimatum Terbuka: “Dharma Wanita Bisa Ditunda, KTP Rakyat Tidak!”
Pernyataan paling kontroversial dan menohok dalam status Facebook tersebut menyasar skala prioritas Badan Keuangan Daerah. Masse menilai sangat tidak etis jika anggaran daerah justru dialirkan untuk kegiatan seremonial organisasi pendamping di saat pelayanan dasar kritis.
Dalam tulisannya, ia secara spesifik meminta agar pencairan dana untuk PKK dan Dharma Wanita dikesampingkan dulu demi menyelamatkan operasional Capil.
“Kami selaku perwakilan masyarakat meminta kepada Badan Keuangan Daerah agar lebih memprioritaskan kebutuhan Capil dibandingkan dengan pencairan anggaran PKK dan ibu Dharma Wanita dll yang masih bisa jhi (bisa saja) ditunda,” pungkas Masse menutup statusnya.
Status Facebook Masse Sarebong ini kini menjadi sorotan tajam dan menuntut aksi nyata dari pihak eksekutif segera.
