MATAINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 wajib berfokus pada penguatan ekonomi domestik, khususnya kelompok kelas menengah. Selama ini, kelompok tersebut menjadi motor penggerak utama konsumsi dan aktivitas ekonomi nasional. Misbakhun mengingatkan bahwa tekanan ekonomi saat ini tidak lagi hanya menimpa masyarakat berpenghasilan rendah, melainkan sudah mulai mengikis kekuatan ekonomi kelas menengah.
Misbakhun membeberkan bahwa banyak keluarga kelas menengah kini menghadapi situasi pelik. Mereka harus bergulat dengan pengeluaran yang membengkak, cicilan yang terus berjalan, serta biaya pendidikan yang melonjak, sembari tetap memikirkan tabungan untuk masa depan keluarga. Oleh karena itu, ia menuntut agar target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2027 tidak sekadar menjadi deretan angka di atas kertas. Pertumbuhan tersebut harus berdampak nyata dalam menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas, memperkuat dunia usaha, dan melindungi daya beli masyarakat.
Peran Sentral Kelas Menengah sebagai Penyangga Ekonomi
Menurut Misbakhun, kelas menengah memegang peran yang sangat krusial dalam memutar roda ekonomi nasional. Saat kelompok ini merasa optimistis untuk berbelanja, membeli rumah, merintis usaha, atau berinvestasi, aktivitas ekonomi nasional otomatis akan melaju lebih kencang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebaliknya, jika kelas menengah mulai mengerem konsumsi dan menunda berbagai keputusan finansial, dunia usaha dan penyerapan tenaga kerja akan langsung merasakan dampak buruknya. Misbakhun menekankan bahwa menyelamatkan kelas menengah bukan sekadar membantu satu kelompok sosial, melainkan langkah strategis untuk menjaga agar mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap hidup.
Menuntut Reformasi Fiskal yang Berkeadilan
Terkait target penerimaan, pemerintah dan DPR telah menyepakati target rasio pendapatan negara berada di kisaran 12,01% hingga 12,40% terhadap PDB dalam KEM-PPKF 2027. Misbakhun menilai pemerintah harus mengejar target tersebut melalui perluasan basis penerimaan dan reformasi fiskal yang berkualitas. Ia memperingatkan pemerintah agar tidak mengambil jalan pintas yang justru menambah beban masyarakat yang selama ini sudah patuh membayar pajak.
“Jangan sampai kelas menengah yang selama ini menjadi penggerak utama ekonomi domestik justru semakin terbebani. Reformasi fiskal harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan mendorong pertumbuhan,” pungkas Misbakhun.
