MATAINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol meninjau langsung wilayah terdampak banjir bandang di Desa Garoga, Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatra Utara, menyusul bencana yang menerjang kawasan hulu daerah aliran sungai (DAS) setempat. Dalam kunjungan lapangan tersebut, Hanif menemukan sejumlah fakta penting terkait penyebab dan faktor pemburuk bencana.
Saat menyusuri titik-titik terdampak serta berdialog dengan warga, Hanif mendapati aliran Sungai Garoga dipenuhi material kayu dalam jumlah besar. Dari hasil verifikasi awal, tumpukan kayu yang memenuhi badan sungai berasal dari campuran pohon tumbang alami dan kayu gelondongan hasil aktivitas penebangan.
“Secara teknis, sebagian kayu ini menunjukkan bekas potongan mesin gergaji. Artinya, tidak semuanya hanyut secara alami,” ujar Hanif dalam peninjauan yang terekam dalam tayangan Metro Pagi Primetime, Minggu (7/12/2025). Ia menegaskan bahwa material tersebut bukan berasal dari hulu Batang Toru, namun pemeriksaan rinci masih terus berlangsung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hanif menekankan bahwa apabila ditemukan pihak yang sengaja membuang atau membiarkan material kayu memasuki aliran sungai sehingga memperparah risiko banjir, maka langkah hukum, termasuk pidana, akan segera diterapkan.
Tim kajian lingkungan—yang terdiri dari ahli, akademisi, serta auditor Kementerian Lingkungan Hidup—kini menelusuri sumber material kayu, pola pergerakan, hingga potensi pelanggaran pemanfaatan ruang. Berdasarkan verifikasi udara dan pemeriksaan lapangan selama dua hari terakhir, pemerintah menambah satu perusahaan ke dalam daftar penghentian sementara kegiatan usaha hingga proses audit selesai.
Dengan demikian, total empat perusahaan—Tambang Emas Martabe (PT Agincourt Resources), PLTA Batang Toru, PT Toba Pulp Lestari, dan PTPN III— resmi dihentikan sementara operasionalnya sebagai langkah pencegahan agar tidak memperburuk kondisi hidrologi dan risiko keselamatan masyarakat.
“Penanganan bencana harus berangkat dari fakta lapangan dan kajian lingkungan yang akurat. Bila ada pihak yang merusak fungsi hulu DAS, hukum akan menindak tegas demi keselamatan warga dan kelestarian lingkungan,” tegas Hanif.
Kementerian Lingkungan Hidup memastikan proses audit lingkungan akan dilakukan secara ketat, transparan, dan melibatkan pakar independen. Hasil audit akan dibuka kepada publik, termasuk langkah penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran.
“Setelah ini kami bisa saja terbang ke titik hulu untuk memastikan apa yang benar-benar terjadi di sana,” kata Hanif, menegaskan keseriusan pemerintah dalam mengungkap sumber perusakan lingkungan.
Di sisi lain, upaya pemulihan Sungai Garoga menjadi prioritas. Pemerintah memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, BNPB, serta masyarakat untuk memastikan penanganan darurat, rehabilitasi, dan mitigasi terpadu.
“Kami memprioritaskan pemulihan akses dasar bagi warga, pembersihan material penghambat aliran sungai, serta perencanaan pemulihan jangka menengah yang memperhatikan restorasi ekosistem hulu DAS,” jelas Hanif.
Langkah tegas pemerintah ini menjadi alarm keras terhadap seluruh aktivitas industri di kawasan sensitif ekologis. Pemerintah menegaskan bahwa keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan adalah prioritas yang tidak dapat dinegosiasikan.
