MATAINDONESIA.CO.ID, ACEH – Pemadaman listrik yang telah berlangsung lebih dari dua pekan pascabencana hidrometeorologi menambah derita warga Aceh. Ironisnya, Banda Aceh—yang tidak terdampak langsung banjir bandang—justru ikut terjebak dalam krisis akibat listrik yang tak kunjung pulih.
Gelap berkepanjangan itu memukul denyut kehidupan kota. Aktivitas ekonomi tersendat, usaha kecil hingga menengah terpaksa menutup operasional, jaringan seluler kerap hilang timbul, dan akses internet melambat drastis. Kota yang seharusnya menjadi pusat pemulihan justru ikut lumpuh.
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRK Banda Aceh, Sofyan Helmi, SE, MSi, menilai kondisi ini sudah melampaui batas kewajaran. Ia mendesak PT PLN untuk segera memberikan kompensasi dan ganti rugi kepada masyarakat atas pemadaman listrik berkepanjangan yang telah menimbulkan kerugian besar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini bukan sekadar gangguan teknis. Masyarakat sudah dirugikan secara ekonomi, sosial, dan pelayanan publik terganggu serius. PLN tidak bisa lepas tangan. Hak konsumen listrik wajib dipenuhi sesuai aturan,” tegas Sofyan.
Ia menekankan bahwa PLN harus berhati-hati dalam bersikap agar tidak kehilangan kepercayaan publik di tengah situasi darurat.
“PLN jangan sampai menjadi musuh masyarakat. Kita memahami beban berat PLN dalam memulihkan sistem kelistrikan pascabencana. Tapi empati dan tanggung jawab kepada rakyat tidak boleh hilang. Kompensasi itu kewajiban, bukan pilihan,” ujarnya.
Sofyan juga menyoroti posisi strategis Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh yang semestinya menjadi prioritas utama pemulihan listrik. Selain sebagai pusat pemerintahan, Banda Aceh merupakan simpul ekonomi, layanan publik, dan pusat koordinasi penanganan pascabencana.
“Banda Aceh adalah sentral aktivitas pemulihan Aceh. Jika listrik di ibu kota provinsi saja gelap berhari-hari, bagaimana proses pemulihan bisa berjalan optimal? Ini tidak boleh ditunda, harus diutamakan,” katanya.
Tak hanya listrik, dampak pemadaman juga merembet ke kebutuhan dasar lain yang sangat bergantung pada pasokan listrik, seperti ketersediaan gas elpiji dan layanan PDAM.
“Kebutuhan vital publik—listrik, air bersih, hingga gas elpiji—harus segera normal. Ini menyangkut kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan warga,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Sofyan mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, sembari meminta PLN meningkatkan komunikasi terbuka terkait progres perbaikan jaringan agar tidak memicu keresahan publik.
“Kami menghargai kerja keras PLN, tetapi transparansi dan percepatan adalah kunci. PLN harus hadir sebagai mitra masyarakat yang memberi solusi, bukan justru menambah beban di tengah situasi darurat,” pungkas Sofyan Helmi.
