MATAINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Bencana banjir yang merenggut korban jiwa dan memporak-porandakan wilayah Sumatra Utara kembali menggoreskan luka ekologis yang dalam. Kini, Kementerian Lingkungan Hidup mengungkap titik terang yang memantik perhatian publik: delapan perusahaan disinyalir berkontribusi memperburuk bencana di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Tapanuli Selatan.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan bahwa temuan awal memperlihatkan keterlibatan perusahaan dari sektor tanaman industri, tambang emas, hingga perkebunan sawit. Semua beroperasi di jalur-jalur curam yang mengapit aliran Batang Toru—wilayah yang secara ekologis seharusnya menjadi benteng alami dari risiko banjir bandang.
“Batang Toru ini memang DAS. Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah berada di sisi lembahnya. Lembah yang curam, namun justru diisi aktivitas delapan entitas usaha,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Temuan itu bukan sekadar dugaan. Analisa citra satelit resolusi tinggi mengonfirmasi adanya aktivitas yang berpotensi mempercepat laju kerusakan tutupan lahan. Karena itu, Deputi Penegakan Hukum KLHK telah melayangkan panggilan resmi kepada delapan perusahaan tersebut sejak Senin (8/12), untuk meminta penjelasan menyeluruh.
Salah satu fokus utama pemeriksaan adalah asal-usul tumpukan kayu yang hanyut sepanjang banjir berlangsung.
“Kami minta mereka menjelaskan seluruh persoalan, termasuk membawa citra satelit pada saat kejadian. Kita ingin memastikan dari mana kayu-kayu itu berasal,” tegas Menteri Hanif.
Hanif menegaskan, negara tidak boleh membiarkan tragedi ini berlalu begitu saja tanpa ada pihak yang bertanggung jawab. Dalam nafas yang sama, ia juga menyampaikan penyesalan mendalam.
“Kita sangat berduka. Kami menyesal tidak mampu memberi peringatan lebih dini kepada pemerintah daerah, hingga terjadi korban jiwa,” ucapnya lirih.
Di hadapan publik, Menteri Lingkungan Hidup membuka refleksi yang jarang ditemukan dalam pernyataan resmi pejabat negara: bahwa ketidakmampuan mendeteksi potensi bencana, yang kian dipicu oleh perubahan iklim, juga menjadi bagian dari persoalan besar yang harus dipercakapkan dengan jujur.
“Inilah kenyataan yang harus kita hadapi bersama. Perubahan iklim memperparah semuanya, dan kita tidak cukup cepat,” tambahnya.
Tragedi banjir Sumut bukan sekadar bencana alam. Ia adalah cerminan rapuhnya relasi antara manusia dan lingkungannya. Ketika hutan di wilayah curam dibiarkan digali, dibuka, ditebang, dan dipadatkan demi kepentingan ekonomi jangka pendek, maka sungai kehilangan daya tahan, lembah kehilangan pelindung, dan masyarakat menjadi korban.
Kini, pemerintah berupaya menelusuri setiap jejak. Publik menunggu kebenaran yang jernih, penegakan hukum yang tegas, dan pemulihan ruang hidup yang lebih berkeadilan bagi warga di sepanjang Batang Toru.
