MATAINDONESIA.CO.ID, BANDUNG – Ketua DPRD Kota Bandung, H. Asep Mulyadi, S.H, memberikan atensi serius terhadap potensi berkurangnya transfer keuangan daerah dari pemerintah pusat. Kondisi ini diharapkan menjadi momentum bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Asep mengidentifikasi sejumlah sektor yang masih memiliki peluang besar untuk dioptimalkan, terutama di sektor retribusi dan pariwisata.
“Dari retribusi parkir ada harapan besar. Kemudian sektor pariwisata, termasuk restoran, juga masih punya potensi yang bisa digali lebih maksimal,” ujar Asep Mulyadi di Gedung DPRD Kota Bandung, Sabtu (9/5/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Terkait capaian PAD tahun berjalan, Asep menyebutkan bahwa hasil pastinya baru bisa diukur secara komprehensif pada paruh kedua tahun ini. “Sekarang belum terukur, karena masih semester satu. Nanti kita lihat perkembangan di semester dua,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan agar hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah tidak hanya menjadi dokumen formalitas. DPRD Kota Bandung mendesak agar seluruh catatan strategis dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027.
“Sayang kalau kita sudah memberikan rekomendasi dengan berbagai harapan, tapi tidak masuk dalam perencanaan 2027. Makanya pembahasan dilakukan intensif, agar hasil LKPJ ini bisa menjadi jembatan untuk dieksekusi pada tahun mendatang,” tegas Asep.
Selain fokus pada perangkat daerah, Asep juga memberikan mandat khusus kepada jajaran direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ia meminta jajaran manajemen perusahaan plat merah tersebut lebih peka terhadap dinamika pasar dan persoalan internal.
“BUMD harus mampu membaca situasi, memahami sumber masalah, dan menentukan arah ke depan,” ucapnya.
Dalam misi peningkatan pendapatan daerah dan pengelolaan aset, Asep mengingatkan pentingnya efisiensi anggaran tanpa mengabaikan kualitas pelayanan publik. Ia menekankan bahwa inovasi dalam mencari pendapatan tidak boleh memberatkan beban ekonomi warga.
“Pemerintah harus bisa mengoptimalkan aset, meningkatkan pendapatan secara kreatif dan inovatif, serta melakukan efisiensi. Tapi yang paling penting, jangan sampai kebijakan itu justru mengorbankan masyarakat,” pungkasnya.
