MATAINDONESIA.CO.ID, BANDUNG – Panitia Khusus (Pansus) 15 DPRD Kota Bandung menegaskan bahwa pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2025 tidak boleh sekadar menjadi urusan administratif. Evaluasi tersebut harus menjadi pijakan strategis dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 yang lebih berdampak nyata bagi masyarakat.
Anggota Pansus 15 DPRD Kota Bandung, Aan Andi Purnama, menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya diukur dari tingginya serapan anggaran. Menurutnya, inovasi dan manfaat langsung di lapangan jauh lebih penting daripada laporan di atas kertas.
“Pembangunan jangan hanya terlihat baik di atas kertas. Tapi harus terasa langsung dalam kehidupan sehari-hari warga,” ujar Aan dalam pembahasan LKPJ di Bandung, Senin (11/5/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
DPRD juga menyoroti potensi berkurangnya transfer anggaran dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, Pemkot Bandung didorong untuk lebih kreatif menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor parkir, pariwisata, hingga kuliner. Namun, Aan memberi catatan agar peningkatan pendapatan tidak membebani ekonomi masyarakat kecil.
“Inovasi pendapatan daerah penting, tetapi jangan sampai justru memberatkan warga,” katanya. Selain itu, ia mendesak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk lebih adaptif. “BUMD harus bisa melihat potensi dan menentukan langkah strategis agar kontribusinya terhadap daerah lebih besar,” tuturnya.
Di sektor pelayanan dasar, Aan menyoroti ketimpangan akses pendidikan. Ia mendorong percepatan pembangunan ruang kelas baru di wilayah yang masih minim fasilitas. “Masih ada anak yang belum mendapatkan akses pendidikan optimal. Ini harus menjadi prioritas,” ucapnya.
Sementara di bidang kesehatan, DPRD meminta puskesmas lebih mengedepankan layanan preventif agar biaya kesehatan daerah tidak membengkak. Digitalisasi rekam medis antara puskesmas dan rumah sakit serta validasi data BPJS juga menjadi poin evaluasi penting.
Terkait infrastruktur, Aan mendorong penerapan konsep Sponge City sebagai solusi penanganan banjir yang berbasis data dan berkelanjutan. Penataan kabel udara dan optimalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) juga diharapkan masuk dalam skala prioritas pembangunan masa depan.
Aan memastikan seluruh hasil pembahasan ini akan dirumuskan menjadi rekomendasi tajam bagi Pemkot Bandung. “Jangan sampai rekomendasi yang sudah disusun serius hanya menjadi dokumen administratif. Hasil evaluasi ini harus menjadi dasar perbaikan pembangunan Kota Bandung ke depan,” pungkasnya.
