MATAINDONESIA.CO.ID, MAJENE – Para legislator di Komisi III DPRD Kabupaten Majene memanggil jajaran Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta seluruh Kepala Puskesmas se-Kabupaten Majene ke ruang rapat DPRD pada Senin (25/5/2026). Langkah ini menjadi bagian dari agenda pengawasan ketat DPRD untuk membongkar realisasi program kerja sekaligus mengukur efektivitas serapan anggaran Tahun Anggaran 2026, khususnya pada sektor-sektor pelayanan publik yang krusial.
Dalam forum tersebut, Komisi III mencecar mitra kerjanya mengenai berbagai kendala mendasar. Mereka menyoroti kinerja pelayanan kesehatan Puskesmas yang belum maksimal, keterbatasan fasilitas pendukung di sekolah-sekolah, hingga potensi pemborosan anggaran instansi. Demi perbaikan performa, para pimpinan dan anggota Komisi III menuntut seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera mengeksekusi program prioritas dan menggenjot penyerapan anggaran secara transparan, akuntabel, dan tetap menjaga mutu layanan.
Suasana rapat memanas secara positif ketika setiap instansi membeberkan laporan capaian, hambatan teknis di lapangan, dan jurus percepatan kegiatan untuk semester berjalan. Pihak Dinas Kesehatan bersama Kepala Puskesmas blak-blakan mengungkap krisis sumber daya manusia, keterbatasan sarana prasarana, serta minimnya operasional di lapangan. Pada saat yang sama, Dinas Pendidikan memaparkan progres program sekolah beserta deretan kebutuhan mendesak yang belum terpenuhi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Komisi III DPRD Majene, Jasman, menggarisbawahi bahwa pengawasan ketat ini bertujuan menjamin setiap alokasi APBD benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi rakyat, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan. Merespons cecaran dan evaluasi mendalam tersebut, jajaran OPD menyatakan komitmen penuh untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD demi mendongkrak kualitas pelayanan publik di Bumi Assamalewuang.
