MATAINDONESIA.CO.ID, MAJENE – DPRD Kabupaten Majene menggelar Rapat Konsultasi pada Selasa (9/6/2026) untuk membahas dua isu strategis daerah, yakni optimalisasi pendapatan daerah dan kepastian status ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Rapat yang berlangsung di gedung dewan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Majene, M. Idwar.
Dalam forum tersebut, Ketua Komisi II DPRD Majene, Napirman, memaparkan hasil evaluasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) Semester I bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja. Berdasarkan data evaluasi, realisasi pendapatan daerah hingga Mei 2026 baru mencapai kisaran 20 hingga 25 persen dari target yang telah ditetapkan. Keterbatasan anggaran operasional OPD disinyalir menjadi salah satu kendala utama belum maksimalnya capaian tersebut.
Selain persoalan target pendapatan, agenda yang paling mendesak dan menyedot perhatian adalah kejelasan nasib lebih dari 2.400 tenaga P3K di Kabupaten Majene yang masa kontraknya akan berakhir pada Juni 2026. DPRD menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan ini melalui fungsi pengawasan, sembari mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) mengambil langkah diskresi terbaik di tengah belum adanya kepastian alokasi tambahan anggaran dari pemerintah pusat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Melalui sinergi yang solid antara pihak legislatif dan eksekutif, DPRD Majene berharap solusi konkret dapat segera terwujud. Langkah ini dinilai sangat krusial agar agenda pembangunan daerah tetap berjalan beriringan dengan jaminan kesejahteraan serta kepastian kerja bagi masyarakat Majene.
