MATAINDONESIA.CO.ID, SULBAR – Tahun 2026 menjadi momentum bersejarah bagi Nahdlatul Ulama (NU). Organisasi Islam terbesar di Indonesia ini memasuki usia satu abad, menandai seratus tahun perjalanan dalam menjaga ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah, merawat persatuan bangsa, serta memelihara tradisi keislaman yang tumbuh dan mengakar di Nusantara. Namun, usia satu abad bukanlah penanda berakhirnya sebuah perjalanan. Sebaliknya, ia menjadi titik tolak untuk memasuki babak baru yang menghadirkan tantangan sekaligus peluang yang jauh lebih kompleks.
Semangat tersebut tercermin dalam sapaan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, yang sejak peringatan satu abad NU menyampaikan, “Selamat datang di abad kedua NU.” Ungkapan ini bukan sekadar salam seremonial, melainkan penegasan bahwa NU telah memasuki fase baru yang menuntut cara pandang, strategi, dan pola kerja yang berbeda. Menurut Gus Yahya, abad kedua merupakan era lahirnya konfigurasi baru. Karena itu, pendekatan yang berhasil pada masa lalu tidak dapat lagi diandalkan sepenuhnya. Tradisi yang telah mengakar tetap menjadi fondasi, tetapi tata kelola, orientasi gerakan, dan strategi organisasi harus terus direkonfigurasi agar tetap relevan dengan dinamika zaman.
Dalam konteks inilah konsep resiliensi memperoleh makna yang lebih substantif. Resiliensi tidak dapat dipahami hanya sebagai kemampuan bertahan ketika menghadapi tekanan atau krisis. Lebih dari itu, resiliensi merupakan kapasitas untuk bangkit, beradaptasi, dan bertransformasi sehingga mampu tumbuh lebih kuat setelah menghadapi berbagai tantangan. Organisasi yang resilien bukan hanya mampu mempertahankan eksistensinya, tetapi juga mampu mengubah tantangan menjadi peluang untuk memperkuat peran dan memperluas kontribusinya bagi masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pandangan tersebut sejalan dengan gagasan Gus Yahya mengenai arah perjuangan NU di abad kedua. Menurutnya, NU tidak cukup hanya menjadi organisasi yang berdaya, yakni mampu mempertahankan keberlangsungan dirinya. NU harus berkembang menjadi gerakan masyarakat yang digdaya, yaitu memiliki kekuatan kolektif yang mampu memengaruhi arah perkembangan masyarakat, bangsa, bahkan peradaban. Sebagaimana ditegaskannya, “Kalau NU mau memberikan kontribusi yang lebih menentukan perkembangan terhadap masyarakat, ya harus digdaya. Karena untuk melakukan itu dibutuhkan konsolidasi kekuatan yang serius.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa resiliensi bukan sekadar kemampuan untuk bertahan hidup (survive), melainkan kemampuan untuk membangun daya pengaruh (capacity to shape change) melalui penguatan kelembagaan dan konsolidasi organisasi.
Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, setidaknya terdapat dua instrumen strategis yang menjadi fondasi penguatan resiliensi organisasi. Pertama, tata kelola yang berkemajuan, yaitu sistem organisasi yang transparan, adaptif, profesional, dan responsif terhadap perubahan. Kedua, kolaborasi yang berkesinambungan, baik di lingkungan internal NU maupun melalui kemitraan dengan berbagai elemen masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan komunitas global. Kedua instrumen ini tidak hanya berfungsi memperkuat kapasitas organisasi, tetapi juga memastikan bahwa setiap ikhtiar NU tetap berorientasi pada tujuan utamanya, yaitu menjaga dan memuliakan martabat manusia. Pada akhirnya, resiliensi organisasi bukan hanya diukur dari kemampuannya bertahan menghadapi perubahan, melainkan dari kemampuannya menghadirkan kemaslahatan yang semakin luas bagi umat, bangsa, dan peradaban.
Tata Kelola yang Berkemajuan: Membangun Rumah di Atas Sistem, Bukan Figur
Salah satu pelajaran terpenting dari perjalanan satu abad Nahdlatul Ulama (NU) adalah bahwa organisasi sebesar ini tidak dapat terus bergantung pada figur atau karisma individu. Kepemimpinan memang mampu menjadi penggerak perubahan, tetapi keberlanjutan organisasi hanya dapat dijamin oleh sistem yang kuat. Memasuki abad kedua, kebutuhan akan tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan adaptif bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keniscayaan.
Kesadaran tersebut menjadi titik tolak agenda transformasi yang dibawa Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. Menurutnya, pekerjaan paling mendasar pada awal abad kedua adalah melakukan konsolidasi tata laksana organisasi agar lebih sistematis. Selama ini NU telah memiliki aset, lembaga, dan unit khidmah yang berkembang sangat besar, tetapi belum sepenuhnya terintegrasi dalam sebuah sistem pengelolaan yang mampu bekerja secara efektif dan saling terhubung. Tanpa konsolidasi kelembagaan, besarnya potensi organisasi justru berisiko kehilangan daya ungkit untuk menghasilkan manfaat yang lebih luas.
Karena itu, reformasi tata kelola ditempatkan sebagai fondasi utama transformasi NU. Gus Yahya merumuskan empat agenda strategis yang menjadi arah pengembangan organisasi dalam menyongsong abad kedua. Agenda pertama berfokus pada pembaruan norma administrasi dan teknik manajemen organisasi. Tujuannya bukan sekadar menyempurnakan prosedur birokrasi, tetapi membangun mekanisme pengambilan keputusan yang lebih tertib, cepat, transparan, dan mampu menjawab tantangan zaman. Salah satu instrumen utama yang dipilih adalah digitalisasi organisasi, mulai dari administrasi hingga penyelenggaraan berbagai aktivitas kelembagaan.
Transformasi tersebut mulai diwujudkan melalui pengembangan platform Digitalisasi Data dan Layanan (Digdaya) NU. Platform ini dirancang sebagai infrastruktur digital yang menghubungkan seluruh jenjang kepengurusan, mulai dari Pengurus Besar hingga ranting dan anak ranting, ke dalam satu sistem informasi yang terintegrasi. Digitalisasi bukan sekadar modernisasi teknologi, melainkan strategi untuk memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat koordinasi, sekaligus memperkokoh konsolidasi jutaan warga NU yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan sistem yang saling terhubung, organisasi diharapkan mampu merespons perubahan secara lebih cepat, akurat, dan berbasis data.
Transformasi tata kelola tersebut tidak akan berjalan tanpa sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, agenda kedua diarahkan pada pembangunan sistem kaderisasi yang berjenjang, sistematis, dan komprehensif. NU membutuhkan kader yang tidak hanya memiliki komitmen ideologis, tetapi juga kompetensi kepemimpinan, kemampuan manajerial, serta kecakapan menghadapi perubahan sosial dan teknologi. Kaderisasi diposisikan sebagai investasi jangka panjang yang memastikan regenerasi kepemimpinan berlangsung secara berkesinambungan.
Agenda ketiga memperluas orientasi gerakan NU melalui pengembangan model aktivisme baru. Kehadiran NU tidak lagi cukup diwujudkan melalui aktivitas keagamaan konvensional, tetapi juga melalui keterlibatan aktif dalam menjawab persoalan-persoalan strategis masyarakat. Di tingkat nasional, hal ini dilakukan dengan memperkuat pemberdayaan masyarakat dan kolaborasi lintas sektor. Sementara itu, di tingkat global, NU didorong untuk mengambil peran lebih besar dalam membangun dialog peradaban, memperjuangkan perdamaian, serta menawarkan solusi atas berbagai persoalan kemanusiaan yang bersifat lintas negara.
Agenda keempat berfokus pada penguatan kapasitas keuangan dan kemandirian ekonomi organisasi. Selama ini banyak organisasi masyarakat menghadapi keterbatasan karena bergantung pada sumber pendanaan eksternal. PBNU berupaya mengubah paradigma tersebut dengan membangun basis ekonomi yang lebih mandiri melalui pengembangan sektor pertanian, peternakan, ekonomi kreatif, hingga pengelolaan konsesi pertambangan. Pada saat yang sama, PBNU juga memperluas jejaring ekonomi melalui pengembangan layanan Global Sharia Services, sebuah inisiatif yang diarahkan untuk memperkuat posisi NU sebagai simpul penting dalam ekosistem ekonomi syariah di tingkat internasional.
Seluruh agenda tersebut kemudian dipayungi oleh visi jangka panjang yang dituangkan dalam Road Map NU 2025–2050. Dokumen strategis ini bukan sekadar rencana kerja organisasi, melainkan arah transformasi kelembagaan selama seperempat abad ke depan. Melalui peta jalan tersebut, NU menegaskan cita-citanya untuk menjadi jam’iyyah Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang mampu memimpin lahirnya peradaban baru yang bertumpu pada akhlak, ilmu pengetahuan, inovasi teknologi, dan keadilan sosial. Visi tersebut menunjukkan bahwa transformasi organisasi tidak berhenti pada pembenahan internal, tetapi diarahkan untuk memperkuat kontribusi NU terhadap masa depan bangsa dan peradaban dunia.
Pada akhirnya, tata kelola yang berkemajuan bukanlah tujuan yang ingin dicapai, melainkan instrumen untuk memastikan NU tetap mampu menjalankan mandat sejarahnya. Di tengah perubahan global yang berlangsung semakin cepat dan menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan, organisasi yang tidak memiliki sistem yang kuat akan mudah kehilangan arah. Sebaliknya, organisasi yang mampu membangun tata kelola yang adaptif, kaderisasi yang berkelanjutan, kemandirian ekonomi, serta visi jangka panjang akan memiliki kapasitas untuk terus bertahan, berkembang, dan memimpin perubahan. Itulah esensi resiliensi organisasi yang hendak dibangun NU pada abad keduanya, yaitu bukan sekadar mampu bertahan menghadapi perubahan, tetapi mampu mengubah perubahan menjadi kekuatan untuk menghadirkan kemaslahatan yang lebih besar bagi umat, bangsa, dan kemanusiaan.
Kolaborasi yang Berkesinambungan: Merawat Kemanusiaan Melalui Kerja Sama
Jika tata kelola merupakan tulang punggung organisasi, maka kolaborasi adalah denyut nadinya. Tata kelola yang baik menciptakan sistem yang kokoh, sedangkan kolaborasi memastikan sistem tersebut tetap hidup, berkembang, dan memberi manfaat bagi lingkungan yang lebih luas. Bagi Nahdlatul Ulama (NU), kolaborasi bukanlah strategi yang lahir karena tuntutan zaman, melainkan bagian dari identitas organisasi sejak didirikan. Selama satu abad, NU tumbuh melalui semangat kebersamaan, gotong royong, dan keterbukaan dalam membangun kemaslahatan bersama.
Memasuki abad kedua, semangat tersebut memperoleh dimensi yang lebih luas. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, menegaskan bahwa seluruh agenda strategis NU bermuara pada satu orientasi utama, yaitu memperjuangkan martabat dan kemanusiaan secara universal. Namun, ia juga mengingatkan bahwa orientasi tersebut bukanlah paradigma baru. Sejak lama, para ulama NU telah meletakkan fondasi pemikiran yang menempatkan kemanusiaan sebagai pusat perjuangan organisasi.
Fondasi tersebut dirumuskan secara sistematis oleh KH Ahmad Shiddiq melalui konsep trilogi ukhuwah, yakni ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama Muslim), ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sebangsa), dan ukhuwah basyariyah (persaudaraan sesama manusia). Selama ini, ketiga konsep tersebut kerap dipahami secara hierarkis, seolah-olah persaudaraan kemanusiaan merupakan lingkup terluas yang membungkus persaudaraan kebangsaan dan persaudaraan sesama Muslim. Gus Yahya menawarkan pembacaan yang berbeda. Menurutnya, ukhuwah Islamiyah hanya dapat diwujudkan apabila terlebih dahulu tumbuh kesadaran akan ukhuwah wathaniyah, sementara keduanya hanya mungkin berdiri di atas fondasi ukhuwah basyariyah. Dengan demikian, persaudaraan kemanusiaan bukanlah lapisan terluar, melainkan akar yang menopang seluruh bentuk persaudaraan lainnya. Cara pandang ini membalik logika konvensional sekaligus menegaskan bahwa penghormatan terhadap martabat manusia merupakan prasyarat bagi terbangunnya kehidupan beragama dan berbangsa yang sehat.
Pandangan tersebut kemudian diwujudkan dalam praktik melalui kolaborasi yang semakin luas. Di tingkat nasional, PBNU membangun kemitraan strategis dengan berbagai kementerian dan lembaga negara, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Hak Asasi Manusia, Perum Bulog, serta Lembaga Ketahanan Nasional. Berbagai nota kesepahaman tersebut bukan sekadar kerja sama administratif, tetapi merupakan upaya memperkuat sinergi dalam menjawab persoalan-persoalan strategis bangsa, mulai dari ketahanan keluarga, perlindungan kelompok rentan, hingga penguatan ketahanan nasional. PBNU juga membentuk tim akselerasi untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis melalui kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap agenda pembangunan manusia Indonesia.
Bagi Gus Yahya, kemitraan tersebut mencerminkan tanggung jawab kebangsaan NU. Organisasi ini tidak menempatkan dirinya hanya sebagai pendukung kebijakan pemerintah, tetapi sebagai mitra strategis yang bersama-sama memastikan setiap kebijakan benar-benar menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Posisi tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi yang dibangun NU bukan didasarkan pada kepentingan politik jangka pendek, melainkan pada komitmen bersama untuk menghadirkan kemaslahatan publik.
Komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan juga membawa NU semakin diperhitungkan di tingkat internasional. Pengakuan tersebut terlihat ketika pada tahun 2024 NU bersama Muhammadiyah menerima penghargaan bergengsi Zayed Award for Human Fraternity. Penghargaan ini diberikan kepada individu maupun organisasi yang menunjukkan kepemimpinan dalam membangun dialog, menjembatani perbedaan, dan memperkuat solidaritas antarmanusia di tingkat global. Penghargaan yang diterima langsung oleh Gus Yahya di Abu Dhabi menjadi pengakuan internasional atas konsistensi NU dalam mempromosikan persaudaraan kemanusiaan. Dalam pidatonya, Gus Yahya menegaskan bahwa Dokumen Persaudaraan Manusia memiliki semangat yang sejalan dengan cita-cita para pendiri bangsa Indonesia dan para ulama NU selama satu abad terakhir, yaitu membangun kehidupan bersama yang dilandasi penghormatan terhadap martabat manusia.
Pengakuan tersebut semakin memperkuat posisi NU sebagai aktor penting dalam diplomasi peradaban. Berbagai delegasi penerima Beasiswa Human Fraternity dari sejumlah negara datang ke PBNU untuk mempelajari konsep Humanitarian Islam dan Islam Nusantara sebagai pendekatan Islam yang mengedepankan moderasi, dialog, dan penyelesaian damai atas berbagai persoalan global. Pada saat yang sama, NU juga menggagas berbagai forum internasional yang mempertemukan tokoh agama, akademisi, dan pemimpin dunia untuk membahas tantangan kemanusiaan secara bersama.
Salah satu inisiatif paling strategis adalah pembentukan Religion of Twenty (R20), yang diluncurkan bertepatan dengan penyelenggaraan KTT G20 di Bali pada tahun 2022. Forum ini memperluas ruang dialog global dengan menghadirkan agama sebagai mitra dalam penyelesaian berbagai persoalan dunia, mulai dari konflik, ketimpangan sosial, hingga krisis kemanusiaan. Dalam berbagai forum internasional, termasuk kunjungannya ke Jerman, Gus Yahya menegaskan bahwa NU tidak hanya ingin hadir sebagai peserta percakapan global, tetapi juga berkontribusi membangun arah baru peradaban yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, perdamaian, dan penghormatan terhadap kemanusiaan.
Pada akhirnya, kolaborasi yang berkesinambungan bukanlah rangkaian proyek sesaat ataupun kerja sama yang bersifat transaksional. Kolaborasi adalah komitmen jangka panjang yang dibangun di atas kesamaan visi dan tanggung jawab bersama. Karena itu, tema besar PBNU, “Menjaga Indonesia Menuju Peradaban Mulia,” bukan sekadar slogan peringatan satu abad, melainkan refleksi dari kesinambungan cita-cita NU sejak awal berdiri. Sebagaimana dijelaskan Gus Yahya, visi NU selalu bertemu dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu membangun bangsa yang berdaulat, adil, dan bermartabat. NU tidak dapat dipisahkan dari Indonesia. Jika Indonesia adalah tempat berpijak, maka NU adalah pelita yang menerangi perjalanan bangsa. Melalui kolaborasi yang terus diperkuat, NU berupaya memastikan bahwa nilai-nilai kemerdekaan tetap relevan dalam menghadapi disrupsi global sekaligus melanjutkan ikhtiar membangun peradaban yang berakar pada kemanusiaan, keadilan, dan kemaslahatan bersama.
Menuju Peradaban yang Memanusiakan Manusia
Pada akhirnya, tata kelola yang berkemajuan dan kolaborasi yang berkesinambungan bermuara pada satu pertanyaan mendasar, yaitu untuk apa seluruh transformasi ini dilakukan? Jawabannya tidak terletak pada kebesaran organisasi, perluasan jaringan, ataupun penguatan kelembagaan semata. Seluruh ikhtiar tersebut diarahkan pada satu tujuan yang lebih luhur, yaitu menjaga dan memuliakan martabat manusia. Tata kelola yang baik hanyalah instrumen, kolaborasi hanyalah strategi, sedangkan kemanusiaan merupakan tujuan akhir yang memberi makna pada setiap langkah perjuangan Nahdlatul Ulama (NU).
Karena itu, memasuki abad kedua, NU tidak boleh terjebak dalam romantisme sejarah. Warisan satu abad merupakan modal yang sangat berharga, tetapi tidak boleh berubah menjadi beban yang menghambat pembaruan. Gus Yahya mengingatkan bahwa kelahiran NU sendiri merupakan respons terhadap perubahan besar dalam tata dunia Islam. Runtuhnya Kesultanan Turki Utsmani tidak hanya mengakhiri sebuah kekuasaan politik, tetapi juga meninggalkan kekosongan kepemimpinan dan arah peradaban umat Islam. Dalam konteks itulah para ulama pendiri NU merintis sebuah ikhtiar besar untuk mencari konstruksi baru bagi peradaban Islam. Sebagaimana ditegaskan Gus Yahya, ketika itu muncul kesadaran bahwa Arab Saudi tidak dapat begitu saja menggantikan posisi Turki Utsmani sebagai pusat peradaban Islam. Dari kegelisahan sejarah tersebut lahirlah NU, bukan sekadar sebagai organisasi keagamaan, melainkan sebagai proyek peradaban yang sejak awal memikul cita-cita besar.
Pemahaman ini mengubah cara pandang terhadap abad kedua NU. Tantangan yang dihadapi hari ini bukan lagi sekadar menjaga tradisi atau mempertahankan eksistensi organisasi, tetapi membangun masa depan. Fokus perjuangan harus bergeser dari sekadar melestarikan warisan menuju menciptakan peradaban baru yang bertumpu pada ilmu pengetahuan, inovasi, teknologi, kemandirian ekonomi, dan keunggulan sumber daya manusia. Dengan demikian, NU tidak cukup dipahami hanya sebagai jam’iyyah yang mengelola aktivitas keagamaan, tetapi sebagai kekuatan sosial yang mampu memengaruhi arah perkembangan bangsa dan memberi kontribusi terhadap peradaban global.
Tentu saja, jalan menuju cita-cita tersebut tidaklah mudah. Perubahan geopolitik, disrupsi teknologi, ketimpangan ekonomi, krisis lingkungan, hingga pergeseran nilai-nilai sosial menghadirkan tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan tantangan yang dihadapi pada abad pertama. Namun, justru dalam situasi seperti inilah resiliensi organisasi diuji. Resiliensi tidak hanya tercermin dari kemampuan bertahan menghadapi perubahan, tetapi dari kemampuan membaca perubahan, mengantisipasinya, dan mengubahnya menjadi peluang untuk menghadirkan kemaslahatan yang lebih besar.
Atas dasar itu, Gus Yahya menegaskan bahwa NU tidak boleh berkembang hanya mengikuti dinamika alamiah. Organisasi sebesar NU memerlukan deliberate strategy, yaitu strategi yang dirancang secara sadar, terukur, dan dijalankan secara sistematis. Tanpa arah yang jelas, berbagai lembaga, sumber daya, dan inisiatif yang dimiliki NU hanya akan berjalan sendiri-sendiri sehingga gagal menghasilkan pengaruh yang signifikan bagi masyarakat. Lebih jauh lagi, NU berisiko hanya menjadi entitas budaya yang sekadar bereaksi terhadap perubahan yang digerakkan oleh pihak lain, bukan menjadi kekuatan yang menentukan arah perubahan itu sendiri.
Di sinilah makna sesungguhnya dari resiliensi organisasi pada abad kedua. Resiliensi bukan sekadar kemampuan mempertahankan keberadaan organisasi selama seratus tahun berikutnya, melainkan kemampuan menjaga relevansi, memperkuat kapasitas, dan terus melahirkan inovasi yang menjawab kebutuhan zaman. Organisasi yang resilien tidak hanya mampu bertahan menghadapi perubahan, tetapi juga mampu memimpin perubahan. Itulah tantangan sekaligus peluang besar yang kini berada di hadapan NU. Jika tata kelola yang berkemajuan mampu membangun sistem yang kokoh, dan kolaborasi yang berkesinambungan mampu memperluas daya pengaruh organisasi, maka keduanya akan menjadi fondasi bagi lahirnya NU yang tidak hanya besar secara historis, tetapi juga menentukan arah masa depan bangsa dan berkontribusi nyata bagi peradaban dunia.
Resiliensi sebagai Jalan Peradaban
Resiliensi Nahdlatul Ulama (NU) pada abad kedua pada akhirnya tidak diukur dari seberapa lama organisasi ini mampu bertahan, melainkan dari seberapa besar kemampuannya untuk terus beradaptasi, memperbarui diri, dan memberikan manfaat yang semakin luas bagi umat, bangsa, dan kemanusiaan. Resiliensi bukan sekadar kemampuan menghadapi perubahan, tetapi kemampuan mengelola perubahan melalui tata kelola yang semakin baik dan kolaborasi yang semakin kuat. Di sinilah dua fondasi utama abad kedua NU bertemu. Tata kelola yang berkemajuan memberikan arah, kepastian, dan akuntabilitas bagi setiap langkah organisasi. Sementara itu, kolaborasi yang berkesinambungan memperluas daya jangkau pengabdian NU melalui kemitraan yang dibangun atas dasar kepentingan bersama, yaitu memuliakan martabat manusia.
Pandangan tersebut sesungguhnya mencerminkan kebijaksanaan para pendiri NU. Mereka memahami bahwa membangun peradaban tidak pernah menjadi pekerjaan satu tokoh, satu kelompok, ataupun satu generasi. Peradaban lahir dari kesinambungan gagasan, kekuatan institusi, serta kerja sama yang terus diwariskan dan diperbarui sesuai dengan tuntutan zaman. Karena itu, berkhidmah kepada NU bukan hanya berarti mengelola sebuah organisasi, tetapi juga melanjutkan sebuah visi besar yang melampaui kepentingan generasi hari ini. Sebagaimana diungkapkan Gus Yahya, pembicaraan mengenai NU tidak akan pernah selesai karena pengabdian kepada organisasi sebesar ini selalu menghadirkan ruang kerja dan tanggung jawab yang terus berkembang.
Satu abad pertama telah membuktikan kemampuan NU menjaga tradisi, merawat kebangsaan, dan mempertahankan nilai-nilai Islam yang moderat di tengah berbagai perubahan zaman. Namun, abad kedua menuntut lebih dari sekadar kemampuan mempertahankan warisan tersebut. NU dituntut menjadi organisasi yang mampu memimpin perubahan, melahirkan inovasi, memperkuat ilmu pengetahuan, membangun kemandirian ekonomi, memanfaatkan teknologi secara bijaksana, serta menghadirkan solusi atas persoalan-persoalan kemanusiaan, baik di tingkat nasional maupun global. Dengan demikian, keberhasilan NU pada abad kedua tidak hanya diukur dari besarnya jumlah warga atau luasnya jaringan organisasi, tetapi dari sejauh mana pengaruhnya mampu menghadirkan kemaslahatan yang nyata bagi kehidupan masyarakat.
Harapan itu tergambar dalam doa yang dipanjatkan Gus Yahya pada puncak peringatan satu abad NU, “Wahai abad kedua, rengkuhlah kami dalam berkah harapan, dalam prasangka baik akan ridha Allah, pertolongan Allah Yang Maha Rahman dan Maha Esa.” Doa tersebut bukan sekadar ungkapan spiritual, tetapi sekaligus penegasan bahwa perjalanan panjang NU pada abad kedua harus dilandasi optimisme, ikhtiar yang terencana, serta keyakinan bahwa setiap perubahan dapat menjadi jalan untuk menghadirkan kemaslahatan yang lebih luas.
Pada akhirnya, abad kedua merupakan ujian sekaligus kesempatan bagi NU untuk membuktikan bahwa organisasi yang besar bukanlah organisasi yang hanya mampu bertahan melintasi waktu, melainkan organisasi yang terus belajar, memperbarui diri, dan memimpin perubahan tanpa kehilangan jati dirinya. Resiliensi yang dibangun melalui tata kelola yang berkemajuan dan kolaborasi yang berkesinambungan akan menentukan apakah NU hanya menjadi saksi sejarah atau tampil sebagai salah satu penggerak utama lahirnya peradaban yang lebih adil, inklusif, dan bermartabat. Itulah esensi pengabdian NU pada abad kedua, yaitu memastikan bahwa setiap langkah transformasi organisasi selalu bermuara pada satu tujuan yang tidak pernah berubah: menghadirkan kemaslahatan bagi manusia dan menjaga martabat kemanusiaan.
