MATAINDONESIA.CO.ID, MEDAN — Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bergerak cepat menanggapi viralnya video yang diunggah akun media sosial @TAN_JHONSON88, yang menarasikan dugaan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat Bidang Propam Polda Sumut. Inspektorat Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Sumut resmi membentuk Tim Audit Khusus untuk mengungkap kebenaran informasi yang berkembang.
Irwasda Polda Sumut, Kombes Pol Nanang Masbudhi, menegaskan bahwa langkah cepat ini merupakan komitmen institusi dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas sejalan dengan agenda besar Reformasi Polri.
“Tim ini dibentuk sebagai respons cepat terhadap laporan yang disampaikan akun @TAN_JHONSON88 mengenai dugaan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang,” ujarnya, Senin (24/11/2025).
Tim audit tersebut diketuai oleh Kombes Pol Famudin, yang ditunjuk langsung oleh Irwasda untuk memimpin proses klarifikasi terhadap seluruh pihak yang disebut maupun terkait dalam video viral tersebut.
Nanang memastikan bahwa audit akan berjalan objektif, profesional, dan transparan agar tidak menimbulkan ruang spekulasi publik.
“Kami akan mengungkap kasus ini secara terang benderang di lingkungan Polda Sumut. Tak ada yang ditutupi,” tegasnya.
Sebelumnya, media sosial dihebohkan oleh unggahan akun @TAN_JHONSON88 yang memuat video berisi narasi dugaan praktik pemerasan oleh pejabat Propam Polda Sumut. Dalam unggahan tersebut, pemilik akun mengklaim bahwa sejumlah anggota Polri di jajaran Polda Sumut menjadi korban pemerasan dalam proses penanganan berbagai kasus internal.
Unggahan itu sontak memicu perhatian warganet dan memunculkan pertanyaan publik terhadap integritas pengawasan internal kepolisian.
Pembentukan tim audit oleh Irwasda menjadi langkah cepat sekaligus isyarat bahwa Polda Sumut tidak mentolerir dugaan penyimpangan dalam tubuh institusi, terutama pada unit Propam yang memiliki peran strategis dalam penegakan disiplin dan kode etik anggota Polri.
Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa Polda Sumut sedang berada dalam fase konsolidasi integritas, sejalan dengan arahan Kapolri untuk memperkuat Reformasi Polri, membangun kepercayaan publik, dan menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan wewenang.
