MATAINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Di tengah gelombang protes anti-pemerintah yang kian meluas dan brutalitas aparat yang terus memakan korban, nama lama kembali menghantui Republik Islam Iran. Reza Pahlavi, putra mahkota terakhir Iran yang hidup di pengasingan sejak Revolusi Islam 1979, tampil ke depan, menantang rezim ulama dan menawarkan diri sebagai figur transisi menuju Iran yang sekuler dan demokratis.
Dalam usia 65 tahun, Pahlavi—yang bermukim di Amerika Serikat—mengirimkan pesan berani kepada rakyat Iran melalui platform X. Ia memuji keberanian demonstran dan secara terbuka menyerukan akhir kekuasaan ulama yang telah bercokol hampir setengah abad.
“Kita akan sepenuhnya membuat Republik Islam dan aparatus penindasannya yang usang dan rapuh bertekuk lutut,” tegas Pahlavi, dikutip Reuters, Senin (12/1/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kemunculan ini bukan sekadar nostalgia politik. Slogan “Hidup Shah!” kembali terdengar di jalanan Iran, terekam dalam sejumlah video terverifikasi di media sosial. Seruan itu menandai sesuatu yang selama ini tabu: kerinduan sebagian rakyat pada simbol stabilitas lama, di tengah kegagalan sistem yang ada.
Namun dukungan terhadap Pahlavi jauh dari bulat. Mayoritas demonstran tetap menyoroti tuntutan yang lebih radikal dan universal: “Turunkan diktator!”, seruan langsung kepada Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Protes kali ini bukan semata soal siapa yang memimpin, tetapi soal sistem yang dianggap gagal total.
Gelombang kemarahan publik dipicu krisis ekonomi yang kian memburuk—mata uang rial terjun bebas, harga kebutuhan pokok melonjak, dan sanksi internasional terus mencekik. Situasi diperparah oleh perang singkat selama 12 hari pada Juni lalu, ketika Israel dan Amerika Serikat melancarkan serangan udara ke Iran, meninggalkan luka ekonomi dan psikologis yang dalam.
“Kami pernah punya Pahlavi, dan itu gagal. Sekarang waktunya negara demokratis, bukan raja baru,” ujar Azadeh (27), seorang warga Iran, mencerminkan keraguan generasi muda.
Sejarah memang tak mudah dilupakan. Reza Pahlavi lahir pada 1960 dan dinobatkan sebagai putra mahkota pada 1967, tumbuh dalam kemewahan monarki yang kala itu memicu kemarahan rakyat akibat kesenjangan sosial dan inflasi tinggi. Rezim ayahnya, Mohammad Reza Shah Pahlavi, juga dikenang karena represi brutal melalui aparat intelijen SAVAK—fakta yang terus menjadi beban politik bagi sang putra.
Meski demikian, Pahlavi tak pernah benar-benar absen dari panggung krisis Iran. Ia muncul dalam setiap gelombang protes besar, mulai dari demonstrasi 2009 hingga pemberontakan nasional 2022 pascakematian Mahsa Amini. Namun berbeda dengan Revolusi 1979 yang dipersatukan figur Ayatollah Ruhollah Khomeini, oposisi Iran hari ini terfragmentasi, tercerai, dan tanpa pemimpin tunggal.
“Hanya ada satu jalan menuju perdamaian: Iran yang sekuler dan demokratis. Saya siap menyerahkan diri kepada rakyat Iran untuk memimpin transisi itu,” kata Pahlavi dalam pidato sebelumnya.
Di luar negeri, Pahlavi menikmati dukungan signifikan diaspora Iran, khususnya di Amerika Serikat. Ia bahkan mengunjungi Israel pada 2023 dan bertemu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu—langkah yang menuai kontroversi—serta secara terbuka mendukung serangan Israel dan AS terhadap fasilitas nuklir Iran.
Sikap Washington sendiri tetap ambigu. Presiden AS Donald Trump menyatakan akan mendukung rakyat Iran jika aparat menembaki demonstran, namun mengaku “tidak yakin apakah tepat” untuk bertemu Reza Pahlavi. AS tampak berhitung: mendukung perubahan tanpa terjebak pada satu figur yang berisiko memecah legitimasi gerakan.
Kini Iran berdiri di persimpangan sejarah. Apakah Reza Pahlavi akan menjadi simbol pemersatu perubahan—atau sekadar bayang-bayang masa lalu yang kembali muncul saat rezim goyah? Yang jelas, teriakan di jalanan Iran hari ini bukan hanya perlawanan terhadap Khamenei, melainkan vonis keras terhadap sebuah sistem yang dianggap gagal menjawab harapan rakyatnya.
