MATAINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Dino Patti Djalal Sebut Dunia Sedang Menuju Era Imperialisme Baru. Ketua sekaligus Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, menegaskan bahwa serangan militer Amerika Serikat (AS) ke Venezuela serta penangkapan Presiden Nicolas Maduro dan istrinya merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pernyataan keras itu disampaikan Dino dalam sikap resmi FPCI yang diunggah melalui akun Instagram FPCI, Kamis (8/1/2026). Sikap tersebut, kata Dino, didasarkan pada kajian mendalam bersama pakar hukum internasional independen dan kredibel, baik dari Barat maupun negara-negara Global South.
“Kami berpendirian bahwa serangan militan Amerika Serikat ke Venezuela serta penangkapan Presiden Maduro dan istrinya adalah tindakan yang berbahaya, salah, dan melanggar hukum internasional,” tegas Dino.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ditentang dari Dalam AS dan PBB
Dino mengungkapkan bahwa penolakan terhadap aksi AS tidak hanya datang dari komunitas internasional, tetapi juga dari dalam negeri AS sendiri. Sejumlah anggota Kongres AS, baik dari Partai Demokrat maupun Partai Republik, secara terbuka menyatakan bahwa tindakan tersebut ilegal dan tidak dapat dibenarkan.
Pandangan serupa, lanjut Dino, juga berkembang di Dewan Keamanan PBB, di mana banyak negara menilai langkah AS sebagai preseden berbahaya bagi tata kelola global.
Disamakan dengan Invasi Soviet ke Afganistan
Dalam pernyataannya, Dino membandingkan tindakan AS di Venezuela dengan invasi Uni Soviet ke Afganistan pada 1979, ketika Kremlin menggunakan operasi militer untuk menyingkirkan dan membunuh Presiden Hafizullah Amin yang menentang Moskow.
“Ironisnya, saat itu Amerika Serikat mengecam keras invasi Soviet. Kini, AS justru melakukan tindakan serupa,” ujar Dino.
Ia menegaskan bahwa dukungan sebagian warga Venezuela terhadap perubahan rezim tidak mengubah fakta hukum. Dino mengingatkan pada euforia rakyat Irak pasca-invasi AS tahun 2003, yang bahkan diakui Presiden Donald Trump sendiri sebagai kebijakan yang keliru.
“Euforia rakyat tidak pernah bisa membenarkan pelanggaran hukum internasional,” kata Dino.
Minyak Venezuela Jadi Motif Utama
FPCI secara tegas menyimpulkan bahwa motif utama agresi AS adalah penguasaan sumber daya minyak Venezuela demi kepentingan ekonomi korporasi Amerika.
“Kini sudah jelas bahwa tujuan utama dari agresi ini adalah untuk menguasai minyak Venezuela demi kepentingan perusahaan minyak Amerika,” tegas Dino.
Menurutnya, tindakan tersebut memperlihatkan wajah eksepsionalisme Amerika yang egois, yang berpotensi mendorong negara lain melakukan hal serupa di tengah ketatnya persaingan sumber daya alam global.
Resep Menuju Kekacauan Dunia
Dino memperingatkan bahwa praktik semacam ini merupakan resep menuju tatanan dunia yang semakin kacau, di mana hukum internasional dikesampingkan oleh kekuatan militer.
“Ini akan membawa kita ke dunia yang lebih buruk, di mana kekuatan yang tak terbendung, keserakahan, dan lawlessness bercampur secara toksik, menimbulkan keresahan bangsa-bangsa dunia,” ujarnya.
FPCI bahkan menyatakan kekhawatiran serius bahwa internasionalisme Amerika telah bermetamorfosis menjadi bentuk baru imperialisme Amerika.
Maduro Harus Diadili di Venezuela, Bukan di AS
FPCI menegaskan, jika Presiden Nicolas Maduro harus dimintai pertanggungjawaban hukum, proses itu wajib dilakukan di Venezuela, oleh pengadilan Venezuela, dengan jaminan peradilan yang adil dan independen.
Sikap ini, kata Dino, sejalan dengan pernyataan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, yang sebelumnya mengkritik keras penangkapan Maduro oleh AS.
Konteks Penangkapan Maduro
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, ditangkap oleh pasukan AS pada Sabtu (3/1/2026) dini hari, setelah serangan militer Amerika ke Venezuela. Pemerintahan Presiden AS Donald Trump menyebut Maduro sebagai pemimpin tidak sah dan menuduhnya terlibat jaringan kartel narkoba yang diklaim bertanggung jawab atas ribuan kematian warga AS.
Namun bagi FPCI, tuduhan tersebut tidak pernah bisa dijadikan dasar pembenaran untuk agresi militer dan penangkapan kepala negara berdaulat.
Peringatan untuk Dunia Berkembang
Menutup pernyataannya, Dino mempertanyakan ke mana negara-negara berkembang harus berharap jika hukum internasional hanya berlaku selektif.
“Jika ini dibiarkan, dunia akan bergerak menuju era di mana yang kuat bertindak sesuka hati dan hukum internasional kehilangan maknanya,” pungkas Dino.
