Jakarta – MataIndonesia. Pemerintah melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mengambil langkah tegas menyikapi insiden dugaan pemalakan di proyek PT Chandra Asri Alkali (PT CAA) di Cilegon, Banten. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, menggelar pertemuan darurat dengan melibatkan Pemerintah Daerah Banten, Polda Banten, Kadin, dan manajemen Chandra Asri, Rabu (14/5/2025).
Todotua mengungkapkan, pertemuan ini merupakan tindak lanjut instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Investasi Rosan Roeslani untuk memastikan iklim investasi yang kondusif.
“Kami mendapat mandat untuk segera memfasilitasi penyelesaian insiden di Cilegon. Pemerintah sangat menyesalkan kejadian ini dan akan menyerahkan proses hukum kepada Polda Banten,” tegas Todotua dalam konferensi pers di Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Insiden ini mencuat setelah beredar video di media sosial (@Nenk**) yang menunjukkan sejumlah orang mengatasnamakan Kadin Cilegon dan ormas setempat meminta dana hingga Rp5 triliun kepada kontraktor proyek, Chengda Engineering Co. Dalam rekaman tersebut, terlihat jelas seseorang berseragam putih menyatakan:
“Tanpa lelang, porsinya Rp5 triliun untuk Kadin, Rp3 triliun untuk Kadin.”
Proyek Strategis Nasional Terancam Gangguan. Todotua menegaskan, insiden semacam ini sangat meresahkan dan dapat mengganggu target pertumbuhan ekonomi 8% yang digaungkan pemerintah.
“Beberapa bulan terakhir, aksi-aksi dari kelompok tertentu telah mengganggu iklim investasi. Kejadian di Chandra Asri ini harus menjadi titik balik bagi kita untuk bertindak tegas,” ujarnya.
Proyek PT CAA merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) di sektor hilirisasi kimia, dengan nilai investasi mencapai puluhan triliun rupiah. Gangguan terhadap proyek ini dinilai dapat berdampak serius pada realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja.
Langkah Tindak Lanjut. Pertama, Proses Hukum: Polda Banten akan mengusut tuntas pelaku pemalakan. Kedua, Koordinasi dengan Kadin Pusat: Memastikan tidak ada oknum yang menyalahgunakan nama organisasi. Ketiga, Penguatan Pengawasan: BKPM akan meningkatkan koordinasi dengan pemda dan kepolisian untuk mengamankan proyek-proyek strategis.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Pemda Banten menyatakan komitmennya untuk menciptakan iklim investasi yang aman dan bebas dari praktik pemalakan.
Manajemen PT CAA menyambut baik langkah cepat pemerintah dan berharap kasus ini tidak mengganggu kelanjutan proyek yang sedang berjalan.
