MATAINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, melontarkan peringatan keras kepada perusahaan pengembang kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang memanfaatkan karya jurnalistik sebagai bahan pelatihan dan basis data sistem mereka. Ia menegaskan, praktik pengambilan konten jurnalistik tanpa kompensasi merupakan bentuk ketidakadilan yang mengancam keberlangsungan industri pers.
Pernyataan tersebut disampaikan Komaruddin di sela Konvensi Nasional Media Massa dalam rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Aula Aston Hotel, Kota Serang, Banten, Minggu (8/2/2026).
Menurutnya, setiap platform AI yang menyerap dan memanfaatkan produk jurnalistik memiliki kewajiban moral dan ekonomi untuk memberikan royalti kepada media sebagai pemilik karya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau AI mengambil, ya dia harus bayar royalti. Kalau tidak, ini semacam perampokan terhadap karya-karya jurnalistik,” tegas Komaruddin.
Soroti Ketimpangan Ekonomi Industri Pers
Komaruddin menilai, tantangan utama industri media saat ini bukan hanya disrupsi teknologi, tetapi ketimpangan ekonomi yang semakin melebar. Di satu sisi, perusahaan pers menanggung biaya tinggi untuk produksi berita, sementara di sisi lain pendapatan mereka tergerus oleh dominasi platform digital dan otomatisasi teknologi.
Ia menekankan bahwa karya jurnalistik, terutama laporan investigasi, lahir dari proses panjang yang membutuhkan tenaga profesional, waktu, dan biaya riset besar. Produk tersebut tidak bisa diperlakukan sebagai komoditas gratis yang bebas diserap teknologi.
“Wartawan sudah jerih payah memproduksi berita, tapi kemudian disedot AI dan tidak dapat royalti, itu tidak adil,” ujarnya.
Dorong Regulasi Hak Penerbit
Sebagai respons atas situasi ini, Dewan Pers mendorong penguatan regulasi publisher rights atau hak penerbit. Regulasi tersebut dinilai penting untuk menciptakan ekosistem media yang sehat di tengah ekspansi teknologi AI.
Dewan Pers memandang perlu adanya skema kerja sama yang transparan dan saling menguntungkan antara perusahaan teknologi global dengan lembaga media nasional. Tanpa aturan yang jelas, media berisiko hanya menjadi “penyuplai bahan baku” bagi industri AI tanpa memperoleh nilai ekonomi yang layak.
Komaruddin menegaskan, perlindungan terhadap karya jurnalistik bukan sekadar isu bisnis, tetapi menyangkut masa depan jurnalisme berkualitas dan hak publik atas informasi yang kredibel.
Dengan sikap tegas ini, Dewan Pers memberi sinyal bahwa era AI tidak boleh berjalan dengan mengorbankan keberlanjutan pers. Justru, perkembangan teknologi harus diiringi tata kelola yang adil agar inovasi dan jurnalisme dapat tumbuh berdampingan.
