MATAINDONESIA.CO.ID, MAMUJU – Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka (SDK) secara resmi melaunching operasional Pos Pelayanan Terpadu Rujukan Stunting di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamuju, Senin (22/12/2025). Peluncuran ini menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam memperkuat penanganan stunting secara terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, SDK menegaskan bahwa sektor kesehatan merupakan layanan publik paling vital karena dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Dari seluruh sektor layanan publik di Provinsi Sulawesi Barat, yang paling dirasakan langsung oleh publik adalah sektor kesehatan,” ujar SDK.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menjelaskan, Pemprov Sulbar telah membangun berbagai sistem untuk menekan angka stunting, mulai dari layanan kesehatan gratis di enam kabupaten, pencapaian Universal Health Coverage (UHC), hingga pembentukan Tim PASTIPADU yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sulbar Salim S. Mengga.
SDK menegaskan, penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem tidak bisa dilakukan secara sektoral atau parsial.
“Penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem bukan hanya tanggung jawab provinsi, bukan hanya kabupaten, bukan hanya Dinas Kesehatan. Ini adalah tanggung jawab seluruh stakeholder,” tegasnya.
Menurut SDK, kehadiran Pos Pelayanan Terpadu Rujukan Stunting di RSUD Mamuju menjadi simpul penting agar penanganan stunting berjalan sesuai standar dan terintegrasi dengan sistem yang telah disiapkan pemerintah provinsi.
Ia juga mengingatkan bahwa stunting bukan sekadar persoalan fisik anak, melainkan menyangkut masa depan sumber daya manusia Sulawesi Barat.
“Persoalan stunting adalah persoalan masa depan. Bukan hanya soal anak tumbuh pendek. Anak yang pendek akan tertinggal dalam banyak kesempatan, termasuk pendidikan kedinasan dan profesi tertentu yang mensyaratkan tinggi badan,” ungkapnya.
Peluncuran pos rujukan stunting ini dirangkaikan dengan penyerahan bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem di Sulawesi Barat. Bantuan tersebut meliputi:
-
Bantuan Sosial Tunai kepada 3.582 KK se-Sulawesi Barat dengan total nilai Rp7,164 miliar. Untuk wilayah Bank BNI Cabang Mamuju—meliputi Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu—disalurkan kepada 1.123 KK senilai Rp2,246 miliar.
-
Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) kepada 102 kelompok dengan total nilai Rp1,26 miliar.
-
Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Perorangan kepada 33 KK dengan nilai Rp82,5 juta.
Sebagian bantuan tersebut telah menyasar lokus PASTIPADU tahun 2026, yang ditetapkan sebanyak 60 lokus prioritas sebagai sasaran bantuan sosial Pemprov Sulbar.
Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Gubernur Sulbar Salim S. Mengga, Sekretaris Provinsi Sulbar Junda Maulana, Wakil Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi, Bupati Mamuju Sutinah Suhardi, serta unsur Forkopimda Provinsi dan Kabupaten.
Dengan peluncuran Pos Pelayanan Terpadu Rujukan Stunting ini, Pemprov Sulbar menegaskan komitmennya menjadikan penanganan stunting sebagai agenda strategis pembangunan manusia, demi memastikan generasi Sulawesi Barat tumbuh sehat, produktif, dan berdaya saing di masa depan.
