Jakarta – MataIndonesia. Wakil Gubernur Sulbar, Salim S Mengga, menghadiri rapat kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di gedung DPR RI Jakarta, Rabu (30/4/2025).
Kegiatan tersebut, dihadiri Kemendagri, Gubernur, Bupati dan Walikota se Indonesia secara virtual.
Dalam rapat ini membahas terkait penyelenggaraan Pemda, dana transfer pusat ke daerah, BUMD, BLUD, dan pengelolaan kepegawaian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Nampak wakil Gubernur Sulbar memberikan paparan dengan menyampaikan beberapa poin penting.
Salim S Mengga menyampaikan permasalahan dihadapi di Sulawesi Barat saat ini, bahwa pertumbuhan ekonomi belum inklusif mengalami perlambatan di tahun 2024 dengan 4,76 persen dibawa rata-rata nasional.
Angka kemiskinan masih tinggi berada diatas rata-rata nasional sebesar 10,71 persen pada tahun 2024.
Pembangunan wilayah belum merata dengan terbatasnya infrastruktur konektivitas dengan kondisi jalan provinsi baru mencapai 46,89 persen.
Tata kelola pemerintahan belum optimal, RB 60,2/B, indeks SPBE 3,70 poin, indeks inovasi 49,5 poin, serta kualitas SDM masih rendah, dan rendahnya kapasitas fiskal.
Rendahnya investasi dan kerjasama daerah, di tahun 2024 realisasi investasi hanya sebesar 2,9 triliun, dan infrastruktur pendukung investasi masih minim.
Selain itu, resiko bencana di Sulawesi Barat masih tinggi, berdasarkan nilai IRBI tahun 2024 sebesar 155,69 poin dengan kategori tinggi.
Tak hanya itu, pasangan Gubernur Sulbar Suhardi Duka ini, juga menyampaikan tingginya ketergantungan kerja ASN kepada non ASN, dan distribusi ASN belum profesional antar kabupaten dan sektor, serta sistem merit masih lemah.
Dalam kesempatan tersebut, Salim S Mengga juga menyampaikan bahwa Sulawesi Barat, menghadapi tantangan struktural dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Dukungan pusat melalui pembuatan fiskal, reformasi tata kelola, dan regulasi yang adaptif menjadi krusial.
Mengakhiri paparanya, Salim S Mengga berharap agar merevisi alokasi dan formula transfer dana ke daerah berbasis keadilan fiskal.
