MATAINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni merespons derasnya desakan publik agar dirinya mundur pascaperistiwa banjir dan longsor besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam pernyataannya seusai rapat bersama Komisi IV DPR, Kamis (4/12/2025), Raja Juli menyatakan dirinya terbuka untuk dievaluasi dan menerima kritik publik sebagai bentuk aspirasi serta ekspektasi terhadap kinerjanya.
“Tanggung jawab saya hanya bekerja semaksimal mungkin yang saya bisa,” ujarnya.
Di hadapan wartawan, Raja Juli juga menanggapi tuntutan pengunduran diri yang ramai disuarakan publik. Ia menyebut posisinya di kabinet merupakan bagian dari takdir dan sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya yakin namanya kekuasaan itu milik Allah,” kata Sekjen PSI itu. “Soal pencopotan, itu hak prerogatif kepala negara.”
Isu pertanggungjawaban semakin mengemuka setelah Komisi IV DPR turut menyoroti lemahnya mitigasi bencana. Anggota Komisi IV Fraksi PKS Rahmat Saleh bahkan menyinggung langkah “gentlemen” yang diambil dua menteri Filipina yang mundur pada November lalu, usai negara itu diterjang banjir besar dan terjerat penyelidikan korupsi infrastruktur pengendali banjir.
“Saya membaca bahwa kabinet Ferdinand Marcos di Filipina, dua menterinya mengundurkan diri karena merasa tidak mampu mengatasi itu,” ujar Rahmat dalam rapat. Ia menilai tak ada yang salah bila seorang menteri mengambil langkah serupa jika merasa tidak sanggup menangani bencana.
“Menurut saya, itu tugas yang mulia,” tegasnya.
Di tengah kritik dan sorotan publik, Raja Juli memastikan dirinya akan tetap fokus bekerja sembari menunggu evaluasi dan keputusan dari Presiden. Pemerintah sendiri masih melanjutkan upaya penanganan darurat dan pemulihan di wilayah-wilayah terdampak banjir besar di Sumatera bagian utara.
