MATAINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) sekaligus Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menggelar pertemuan tertutup dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Menko Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), di rumah dinasnya, Widya Chandra, Jakarta, Rabu (26/11/2025). Pertemuan berlangsung sejak pagi dan dihadiri jajaran elite PAN.
Turut hadir Wakil Ketua Umum PAN yang juga Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, Waketum PAN sekaligus Wamen Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, serta anggota DPR Fraksi PAN Desy Ratnasari.
Pertemuan tingkat tinggi ini menjadi sorotan karena membahas dua isu strategis nasional, yakni wacana Perubahan Kelima UUD 1945 dan agenda Reformasi Polri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jimly Minta PAN Beri Dukungan pada Perubahan Kelima UUD 1945
Sebelum memasuki lokasi pertemuan, Jimly menyampaikan bahwa salah satu agenda utama adalah pembahasan mendalam mengenai kebutuhan amendemen kelima UUD 1945.
“Maka itu kan kita perlu dapat dukungan juga dari semua partai. Karena ini kebutuhan sesuai dengan aspirasi rakyat,” ujar Jimly.
Dalam kesempatan tersebut, Jimly memberikan buku karyanya berjudul “Menuju Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945” kepada Zulhas. Buku serupa sebelumnya telah ia serahkan kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
“Hari ini saya diundang Pak Zulhas. Beliau tertarik melihat buku yang saya kemarin kasih untuk Ibu Mega. Masa Ketua Umum PDI-P dikasih, Ketua Umum PAN tidak,” tutur Jimly dengan nada ringan.
Ia menegaskan harapannya agar PAN dapat mengambil posisi strategis dan memberikan dukungan terhadap wacana amendemen, yang menurutnya telah menjadi kebutuhan konstitusional bangsa.
Selain soal amendemen, Jimly menegaskan bahwa pertemuan tersebut juga membahas perkembangan reformasi Polri yang saat ini sedang digodok Komisi Percepatan Reformasi Polri.
“Nanti saya juga memberi informasi mengenai kepolisian. Karena pada akhirnya ada kebijakan yang harus mengubah Undang-Undang tentang Kepolisian,” jelasnya.
Jimly menekankan pentingnya partisipasi PAN dalam menyampaikan masukan terkait transformasi kelembagaan Polri, termasuk rekomendasi perubahan struktur, kewenangan, hingga penguatan akuntabilitas institusi.
Makna Politis Pertemuan: Konsolidasi Jelang Keputusan Besar Negara
Pertemuan ini dinilai sebagai sinyal kuat terjadinya konsolidasi politik antar tokoh negara untuk merespons tuntutan perubahan sistem ketatanegaraan dan perbaikan sektor keamanan.
Sebagai mantan Ketua MK dan tokoh reformasi hukum, Jimly kini memainkan peran sentral dalam dua isu besar nasional:
-
Arah baru perubahan UUD 1945,
-
Transformasi menyeluruh terhadap institusi Polri.
Sementara PAN, dengan struktur partai yang solid di parlemen dan jabatan strategis di kabinet, menjadi aktor kunci dalam menentukan arah dukungan politik terhadap dua agenda tersebut.
Pertemuan Jimly–Zulhas bukan sekadar silaturahmi, tetapi bagian dari rangkaian komunikasi politik yang akan menentukan arah perubahan konstitusi dan reformasi sektor keamanan di Indonesia. Dengan melibatkan pucuk pimpinan PAN, dinamika ini diyakini akan menjadi salah satu titik penting dalam proses politik menuju Perubahan Kelima UUD 1945 serta pembentukan Undang-Undang Kepolisian yang baru.
