MATAINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Partai Golkar menutup Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025 dengan sejumlah keputusan strategis yang berpotensi mengubah lanskap politik nasional. Dua isu paling menonjol yang disepakati adalah dorongan Pilkada melalui DPRD serta pembentukan Koalisi Permanen antarpartai politik.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan, Golkar ingin mentransformasi pola kerja sama politik yang selama ini bersifat jangka pendek dan pragmatis. Koalisi elektoral yang hanya hidup saat pemilu dinilai tidak lagi memadai untuk menopang pemerintahan yang stabil.
“Partai Golkar mendorong transformasi pola kerja sama politik dari sekadar koalisi elektoral yang bersifat taktis menuju pembentukan Koalisi Permanen yang ideologis dan strategis, berbasis pada kesamaan platform dan agenda kebijakan,” kata Bahlil dalam keterangan tertulis, Minggu (21/12/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Bahlil, Koalisi Permanen dirancang bukan semata untuk memenangkan Pilpres, tetapi dilembagakan sebagai kerja sama politik jangka panjang yang mengikat di parlemen dan pemerintahan. Target utamanya adalah stabilitas politik dan kesinambungan pembangunan nasional.
“Koalisi Permanen ini tidak hanya dibangun untuk memenangkan kontestasi pemilihan presiden, tetapi dilembagakan sebagai bentuk kerja sama politik yang mengikat di parlemen dan pemerintahan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa stabilitas politik merupakan prasyarat mutlak bagi pembangunan berkelanjutan. Dengan dukungan politik yang solid, pemerintah dinilai dapat mengambil keputusan strategis secara lebih cepat dan konsisten.
Selain itu, Rapimnas Golkar juga merekomendasikan perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah. Golkar secara tegas mengusulkan agar Pilkada dikembalikan melalui DPRD, dengan dalih efisiensi, penguatan sistem perwakilan, dan tetap menjamin kedaulatan rakyat.
“Partai Golkar mengusulkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitikberatkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya,” kata Bahlil.
Tak hanya itu, Golkar juga menyoroti sistem Pemilu nasional. Sistem proporsional terbuka dinilai masih perlu disempurnakan, terutama pada aspek teknis penyelenggaraan, kualitas penyelenggara, serta tata kelola, demi mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.
Di luar isu politik elektoral, Rapimnas Golkar turut menghasilkan rekomendasi kebijakan lain. Golkar mendorong dukungan fiskal tambahan untuk mempercepat pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Partai berlambang beringin ini juga menegaskan dukungan terhadap arah politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.
Secara khusus, Golkar menyatakan apresiasi dan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam perannya di panggung internasional.
“Partai Golkar memberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai pemimpin dunia Islam dalam mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza untuk perdamaian di Timur Tengah, khususnya Palestina dan Israel, dengan Palestina sebagai negara independen yang merdeka dan berdaulat,” ujar Bahlil.
Keputusan Rapimnas Golkar ini menegaskan arah politik partai yang kian menekankan stabilitas, institusionalisasi kekuasaan, dan konsolidasi jangka panjang—sekaligus membuka kembali perdebatan publik soal demokrasi elektoral, Pilkada, dan masa depan koalisi politik di Indonesia.
