MATAINDONESIA.CO.ID, KEDIRI – Nahdlatul Ulama akhirnya mengambil langkah menentukan. Di tengah konflik internal yang kian menggerus kewibawaan organisasi, rapat konsultasi PBNU di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Kamis (25/12/2025), menyepakati percepatan pelaksanaan Muktamar ke-35 NU—sebuah sinyal kuat bahwa krisis kepemimpinan tak bisa lagi ditambal dengan kompromi setengah hati.
Rapat yang mempertemukan Syuriyah dan Mustasyar PBNU itu dihadiri langsung oleh Rais ‘Aam KH Miftachul Akhyar, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, serta para ulama sepuh NU. Forum ini menjadi titik temu paling strategis sejak konflik terbuka meledak sebulan terakhir.
Juru bicara forum, Abdul Muid Shohib, menegaskan bahwa Muktamar NU akan digelar “secepatnya”, dan tidak menunggu akhir masa jabatan kepengurusan periode 2021–2026.
“Penyelenggaraan muktamar akan dipimpin langsung oleh Rais ‘Aam dan Ketua Umum PBNU, dengan melibatkan Mustasyar, para sesepuh, serta pengasuh pesantren dalam penentuan waktu, tempat, dan kepanitiaan,” ujar Gus Muid.
Keputusan ini secara implisit memotong skenario normal organisasi, sebab secara konstitusional Muktamar NU baru dijadwalkan pada akhir 2026 atau awal 2027. Artinya, NU memilih jalan politik jam’iyah: mempercepat forum tertinggi demi menyelamatkan keutuhan organisasi.
Krisis yang Tak Bisa Ditutupi Lagi
Percepatan muktamar tak lahir di ruang hampa. Ia merupakan akumulasi dari konflik serius yang bermula pada Rapat Harian Syuriyah PBNU di Jakarta, 20 November 2025, yang berujung pada permintaan agar Gus Yahya mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PBNU.
Syuriyah menilai Gus Yahya melanggar AD/ART dan Peraturan Perkumpulan NU, terutama terkait kehadiran Peter Berkowitz, akademisi Amerika yang dituding pro-Israel, sebagai narasumber Akademi Kepemimpinan Nasional NU (AKN-NU) pada Agustus 2025. Kehadiran Berkowitz dianggap bertentangan dengan nilai Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah dan Muqaddimah Qanun Asasi NU, ditambah dengan tudingan penyimpangan tata kelola keuangan organisasi.
Ketegangan meningkat ketika Syuriyah menunjuk KH Zulfan Mustofa sebagai Penjabat Ketua Umum PBNU, dan pada 26 November 2025 secara resmi mencopot Gus Yahya dari jabatannya. Gus Yahya menolak keputusan itu dan menyatakan pencopotan tersebut inkonstitusional.
Situasi makin kompleks ketika Gus Yahya merotasi Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dari posisi Sekjen PBNU dan menunjuk Amin Said Husni sebagai pengganti—langkah yang memperdalam dualisme kepemimpinan di tubuh PBNU.
Ulama Turun Tangan, Pesantren Jadi Penentu
Menyadari konflik ini berpotensi memecah NU hingga ke akar rumput, para sesepuh dan Mustasyar PBNU mengambil alih inisiatif moral. Serangkaian musyawarah digelar di pesantren-pesantren besar NU: Ploso Kediri, Tebuireng Jombang, hingga Musyawarah Kubro Lirboyo pada 21 Desember 2025 yang dihadiri pengurus wilayah dan cabang NU dari seluruh Indonesia.
Satu benang merah menguat: islah saja tidak cukup tanpa muktamar.
Rapat konsultasi Lirboyo akhirnya mengkristalkan aspirasi tersebut. Muktamar diposisikan sebagai mahkamah tertinggi jam’iyah, tempat konflik dikembalikan kepada mekanisme konstitusional NU, bukan pertarungan tafsir antar elite.
“Keputusan ini diharapkan menjadi jalan keluar terbaik demi keutuhan Jam’iyyah Nahdlatul Ulama,” kata Gus Muid.
Taruhannya: Marwah NU
Percepatan Muktamar NU bukan sekadar agenda organisatoris. Ia adalah taruhan marwah, ujian apakah NU mampu menyelesaikan konflik besar dengan kearifan pesantren, bukan logika kekuasaan.
Di Lirboyo, NU seolah mengirim pesan tegas: jam’iyah lebih besar dari siapa pun.
