MATAINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Hubungan diplomatik antara Amerika Serikat, Denmark, dan NATO memasuki fase paling tegang dalam beberapa dekade terakhir. Presiden AS Donald Trump secara terbuka mengeluarkan ultimatum geopolitik: Greenland harus berada di bawah kendali Amerika Serikat, apa pun caranya.
Dalam pernyataan yang menuai kecaman luas, Trump menegaskan bahwa keberadaan wilayah otonom milik Denmark itu di luar kendali AS merupakan ancaman langsung bagi keamanan nasional Washington.
“AS membutuhkan Greenland untuk tujuan keamanan nasional. NATO seharusnya memimpin jalan bagi kita untuk mendapatkannya,” tulis Trump di media sosial, dikutip The Guardian, Rabu (14/1/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pernyataan tersebut menandai pergeseran ekstrem dalam doktrin aliansi Barat: dari prinsip kedaulatan negara menuju logika kekuatan dan kepentingan strategis sepihak.
Greenland, Arktik, dan ‘Golden Dome’
Trump mengaitkan ambisi mencaplok Greenland dengan proyek ambisius sistem pertahanan rudal AS yang ia sebut “Golden Dome”—sebuah jaringan pertahanan berbasis Arktik untuk menghadang ancaman Rusia dan China.
“Ini sangat vital bagi Golden Dome yang sedang kita bangun,” tegas Trump.
Greenland, dengan posisi strategis di Arktik dan cadangan mineral langka, kini diposisikan Trump bukan sebagai wilayah sekutu, melainkan aset geopolitik yang harus dikuasai.
Yang membuat dunia terkejut, Trump menolak mengesampingkan opsi kekuatan militer.
“Jika kita tidak bisa melakukannya dengan cara mudah, kita akan melakukannya dengan cara yang keras,” ujarnya.
Pernyataan ini langsung memicu alarm di Eropa, karena untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia II, AS secara terbuka mengancam sekutu NATO dengan aneksasi paksa.
Diplomasi di Bawah Bayang-Bayang Ancaman
Ancaman Trump muncul tepat sebelum pertemuan tingkat tinggi di Washington antara Menlu Denmark Lars Løkke Rasmussen, Menlu Greenland Vivian Motzfeldt, dengan Wapres AS JD Vance dan Menlu Marco Rubio.
Awalnya dirancang untuk meredakan ketegangan, pertemuan ini justru dipandang banyak pihak sebagai arena tekanan sepihak.
Analis German Marshall Fund, Penny Naas, menilai diplomasi akan menemui jalan buntu jika AS tetap bersikeras.
“Jika AS bersikap ‘harus memiliki Greenland dengan segala cara’, maka tidak ada ruang kompromi,” ujarnya.
Greenland & Denmark Tegas: Tidak untuk Dijual
Tekanan AS langsung ditanggapi keras oleh Greenland dan Denmark.
Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen menegaskan kesetiaannya kepada Kopenhagen dan Eropa.
“Jika kami harus memilih antara AS dan Denmark sekarang, kami memilih Denmark, NATO, dan Uni Eropa,” kata Nielsen.
Nada yang sama disampaikan PM Denmark Mette Frederiksen, yang menyebut tekanan Trump sebagai preseden berbahaya.
“Perbatasan negara tidak boleh diubah dengan paksa. Negara kecil tidak boleh hidup dalam ketakutan terhadap negara besar,” tegasnya.
Solidaritas Eropa pun menguat. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan dukungan penuh kepada Denmark.
“Jika kedaulatan negara anggota UE diganggu, dampaknya akan merembet dan belum pernah terjadi sebelumnya,” kata Macron.
Ironi di Dalam Negeri AS
Di dalam negeri AS sendiri, ambisi Trump tidak mendapat legitimasi publik. Jajak pendapat Reuters/Ipsos menunjukkan hanya 17 persen warga AS yang mendukung akuisisi Greenland, dan hanya 4 persen yang menyetujui penggunaan kekuatan militer.
Fakta ini memperlihatkan jurang lebar antara ambisi geopolitik Trump dan kehendak rakyat Amerika.
Dari Aliansi ke Dominasi?
Krisis Greenland membuka pertanyaan mendasar tentang masa depan NATO:
apakah aliansi ini masih berdiri atas dasar solidaritas dan kesetaraan, atau telah bergeser menjadi instrumen dominasi satu kekuatan besar?
Yang jelas, satu hal tak terbantahkan:
Greenland kini bukan lagi isu regional, melainkan titik api geopolitik dunia.
Dan dunia sedang menunggu:
apakah Barat akan bertahan sebagai aliansi nilai, atau runtuh oleh logika kekuasaan.
