MATAINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Indonesia resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian internasional yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump, sebuah langkah diplomatik yang langsung menyedot perhatian geopolitik dunia. Keputusan ini menempatkan Indonesia dalam barisan negara-negara kunci Timur Tengah dan Asia Selatan yang akan terlibat langsung dalam misi perdamaian global, termasuk konflik Gaza yang berkepanjangan.
Kementerian Luar Negeri RI menyatakan bahwa Indonesia bersama Turkiye, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menyambut baik undangan Trump untuk menjadi bagian dari Dewan Perdamaian tersebut.
“Para Menteri Luar Negeri menyambut baik undangan yang disampaikan kepada para pemimpin mereka oleh Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian,” tulis Kemenlu RI melalui akun resmi X, Kamis (22/1/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Langkah ini menandai babak baru peran Indonesia di panggung diplomasi global, dari sekadar penyeru perdamaian menjadi aktor langsung dalam arsitektur penyelesaian konflik internasional.
Dari Gaza ke Konflik Global
Meski awalnya dirancang untuk mengawasi rekonstruksi dan stabilisasi Gaza, piagam Dewan Perdamaian menunjukkan ambisi yang jauh lebih luas. Organisasi ini diproyeksikan menangani berbagai wilayah konflik dunia, menjadikannya instrumen geopolitik baru yang dipimpin langsung oleh Amerika Serikat.
Negara-negara anggota, termasuk Indonesia, akan menandatangani dokumen resmi keanggotaan sesuai prosedur hukum masing-masing. Para menteri luar negeri juga menegaskan dukungan penuh terhadap misi Dewan Perdamaian sebagai pemerintahan transisi, sebagaimana tercantum dalam Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza.
Rencana tersebut didukung oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803, yang bertujuan:
-
Mengonsolidasikan gencatan senjata permanen
-
Mendukung rekonstruksi Gaza
-
Mendorong perdamaian adil dan berkelanjutan
-
Menegaskan hak rakyat Palestina atas penentuan nasib sendiri dan pembentukan negara sesuai hukum internasional
Trump di Kursi Komando
Dewan Perdamaian ini akan dipimpin langsung oleh Donald Trump sebagai ketua dewan eksekutif. Susunan elit kepemimpinan organisasi ini memperlihatkan dominasi figur-figur strategis Barat, antara lain:
-
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio
-
Utusan Khusus Trump Steve Witkoff
-
Menantu Trump Jared Kushner
-
Mantan PM Inggris Tony Blair
-
Presiden Bank Dunia Ajay Banga
-
Deputi Penasihat Keamanan Nasional AS Robert Gabriel
Komposisi ini menimbulkan pertanyaan serius di kalangan pengamat internasional:
apakah Dewan Perdamaian ini benar-benar forum multilateral, atau alat baru diplomasi kekuasaan Amerika Serikat?
Indonesia di Persimpangan Strategis
Bagi Indonesia, keikutsertaan ini bisa dibaca sebagai penguatan politik luar negeri bebas aktif, sekaligus upaya mengamankan posisi sebagai jembatan antara dunia Islam, Global South, dan Barat.
Namun di sisi lain, keterlibatan langsung dalam forum yang dipimpin Trump juga mengandung risiko politis. Indonesia kini berada di garis depan dinamika konflik global yang sarat kepentingan besar—mulai dari Palestina, Timur Tengah, hingga stabilitas kawasan lain.
