MATAINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Ketegangan diplomatik antara Denmark dan Amerika Serikat meledak terbuka di awal 2026. Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen melontarkan pidato keras yang secara terang-terangan menantang ambisi Presiden AS Donald Trump untuk menguasai Greenland, wilayah otonom Denmark yang memiliki posisi strategis vital di Arktik.
Pernyataan tegas Frederiksen muncul setelah Trump menunjuk Gubernur Louisiana, Jeff Landry, sebagai utusan khusus AS untuk Greenland—sebuah langkah yang di Kopenhagen dibaca sebagai eskalasi politik dan simbol niat akuisisi terselubung. Trump sebelumnya berulang kali menyatakan bahwa Washington “membutuhkan” Greenland demi keamanan nasional dan kepentingan strategis Amerika.
Berbicara dari kediaman resminya pada Kamis (1/1/2026), Frederiksen mengecam apa yang ia sebut sebagai tekanan dan ancaman dari sekutu sendiri. Meski tak menyebut Amerika Serikat secara eksplisit, arah kritiknya jelas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tentang keinginan untuk mengambil alih negara lain, bangsa lain—seolah-olah itu sesuatu yang bisa dibeli dan dimiliki,” ujar Frederiksen dengan nada tajam.
“Bukan kami yang mencari konflik. Namun jangan biarkan siapa pun ragu: apa pun yang terjadi, kami akan berdiri teguh pada apa yang benar dan salah.”
Raja Bicara, Militer Bergerak
Nada serupa juga terdengar dari Raja Frederik X. Dalam pidato malam tahun baru, ia menyinggung “masa-masa sulit” yang tengah dihadapi Denmark dan menegaskan kebanggaan serta keteguhan rakyat Greenland. Sang Raja juga menyoroti peningkatan pelatihan militer Denmark di kawasan Arktik—sebuah sinyal bahwa ketegangan ini bukan lagi sekadar diplomasi, melainkan persoalan keamanan nyata.
Greenland, pulau terbesar di dunia dengan cadangan mineral strategis dan jalur militer penting di Kutub Utara, kini menjadi episentrum perebutan pengaruh global.
Ambisi Trump dan Murka Kopenhagen
Dalam konferensi pers Desember lalu, Trump secara terbuka menyebut Greenland sebagai aset krusial bagi dominasi AS di Arktik. Utusan khususnya, Jeff Landry, bahkan tanpa tedeng aling-aling menyatakan akan bekerja untuk “menjadikan Greenland bagian dari Amerika Serikat.”
Pernyataan ini memicu kemarahan di Denmark. Menteri Luar Negeri Lars Lokke Rasmussen menyebut penunjukan Landry sebagai langkah “sama sekali tidak dapat diterima” dan segera memanggil Duta Besar AS untuk meminta klarifikasi.
Sekutu NATO di Titik Retak
Situasi ini menempatkan hubungan dua sekutu NATO tersebut pada titik terendah dalam sejarah modern. Lebih mencemaskan lagi, dinas intelijen Denmark kini secara resmi memasukkan Amerika Serikat sebagai potensi ancaman keamanan nasional.
Dalam laporan terbarunya, intelijen Denmark menyebut Washington semakin agresif menggunakan kekuatan ekonomi—termasuk ancaman tarif tinggi—untuk memaksakan kehendaknya, serta tidak lagi menutup kemungkinan penggunaan tekanan militer, bahkan terhadap negara sekutu.
Dari Aliansi ke Konfrontasi
Kasus Greenland mengungkap realitas pahit geopolitik baru: aliansi tidak lagi menjamin rasa aman. Ketika kepentingan strategis bertabrakan, bahkan sekutu terdekat bisa berubah menjadi lawan potensial.
Bagi Denmark, sikap tegas ini bukan sekadar mempertahankan wilayah, tetapi menjaga prinsip kedaulatan dan martabat bangsa. Sementara bagi dunia, konflik ini menjadi peringatan keras bahwa era politik transaksional ala “wilayah bisa dibeli” belum sepenuhnya berakhir.
