Mengenal Muhammad Arif Nuryanta, Hakim Terpeleset Suap 60 Miliar

- Editorial Team

Rabu, 16 April 2025 - 04:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sumber WA Group

Sumber WA Group

Banyak sudah saya kenalkan koruptor elite di negeri ini. Saya pikir sudah tidak ada lagi. Eh, masih ada nongol. Namanya sangat keren berbau religius, Muhammad Arif Nuryanta. Sambil menunggu makan siang, ikan sampedas, mari kita berkenalan lagi seorang bedebah, pengkhianat rakyat.

Di negeri yang korupsinya sudah mencapai level warisan budaya tak benda, kita kedatangan satu lagi tokoh besar. Bukan tokoh fiktif. Bukan juga aktor sinetron. Tapi manusia nyata bernama Muhammad Arif Nuryanta. Lahir di Kulonprogo, 7 Oktober 1971. Beliau tidak hanya sekadar manusia biasa, ia adalah anak hukum surga yang pernah kita harapkan jadi penyelamat lembaga peradilan.

Perjalanan kariernya bisa bikin lulusan Harvard minder. Ia mulai sebagai calon hakim di PN Batang tahun 2001, lalu menapaki tangga-tangga suci keadilan: Tanah Grogot, Banjarbaru, Banjarnegara, Karawang. Lalu ia jadi Ketua PN Bangkinang (Google Maps butuh waktu cari tempat ini), Ketua PN Purwokerto, Wakil Ketua PN Jakarta Pusat, sampai akhirnya naik ke tahta tertinggi: Ketua PN Jakarta Selatan pada 7 November 2024.

Oh betapa harum namamu, Pak Arif. Engkau bak Dewa Temis versi Kulonprogo, penegak keadilan yang tak tergoyahkan… hingga aroma fulus merasuk ke lubuk jubahmu.

Kejaksaan Agung menangkapnya pada Sabtu malam, 12 April 2025. Bukan karena terlambat sidang. Tapi karena dugaan suap Rp 60 miliar dalam kasus ekspor minyak sawit (CPO). Ya, enam puluh miliar. Bukan enam puluh ribu. Ini uang yang bisa beli satu planet kecil dan masih sisa buat traktir alien makan rendang.

Uang ini diduga diberikan untuk mengatur putusan lepas atas tiga korporasi raksasa: Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musim Mas Group. Sebelumnya jaksa menuntut uang pengganti jumbo. Tapi Arif, dalam kemurahan hatinya, justru membebaskan mereka. Barangkali karena hatinya lebih besar dari dompet rakyat.

Penangkapan ini hasil dari penyidikan berlapis. Bermula dari kasus korupsi lain di Surabaya, lalu menjalar seperti virus moral ke PN Jaksel. Pada 11 April malam, lima lokasi digeledah. Hasilnya, uang asing, dokumen, dan mungkin sisa air mata keadilan yang tercecer di sudut rak buku.

Tak hanya Arif yang ditangkap. Tiga lainnya ikut, seorang panitera muda PN Jakarta Utara dan dua pengacara. Komplotan elite yang seharusnya menegakkan hukum, tapi malah menjadikannya mainan monopoli.

Sekarang Arif mendekam di Rutan Salemba cabang Kejagung. Dulu duduk di kursi empuk ruang sidang. Sekarang, duduk di lantai sel sambil memikirkan nasib. Dulu menggenggam palu keadilan, sekarang mungkin menggenggam sandal jepit pinjaman. Ironi? Tidak. Ini karma dalam format full HD.

Arif bukan sekadar koruptor. Ia simbol kegagalan total sistem moral dalam peradilan. Ia adalah pahlawan yang membakar patungnya sendiri. Dari hakim agung jadi terdakwa memalukan. Dari penegak hukum jadi pelawak hitam yang membuat rakyat ingin muntah melihat berita.
Kami, rakyat jelata yang tiap hari disuruh jujur, hemat, dan patuh aturan, cuma bisa menatap layar TV sambil berkata,
“Ya Tuhan, ternyata harga keadilan di Indonesia adalah 60 miliar. Cash. Plus mungkin bonus voucher hotel.”

Semoga Pak Arif betah di sel. Semoga suara tikus penjara bisa menggantikan bisikan amplop yang dulu meninabobokannya. Semoga kami tak lagi tertipu wajah-wajah suci penuh gelar, karena rupanya, yang paling merusak negeri ini bukan preman, tapi mereka yang berdasi dan mengaku suci. Muntah kami, Pak. Muntah.

#camanewak
Rosadi Jamani
Ketua Satupena Kalbar

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Senjakala Taktik Ulur Waktu: Menguji Marwah KUHAP Baru di Arena Praperadilan Gus Yaqut vs KPK
Strategi Pembangunan Nasional: Kritik Terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Menuju Indonesia Mandiri
Sebuah Dalil Mengadili Kebijakan, Menghukum Kemanusiaan; Refleksi Kritis atas Kasus Gus Yaqut
PENETAPAN TERSANGKA GUS YAQUT OLEH KPK : SEBUAH TELAAH KRITIS Oleh : Muh. Arsalin Aras
Pilkada oleh DPRD: Demokrasi yang Konstitusional
“Tambahan Syarat Bupati Majene untuk Pengukuhan Kades Melampaui Kewenangan” Oleh Parman (Ketua Palpasi Majene)
Putusan MK Terkait Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Mengandung Cacat Bawaan UUD NRI 1945 Oleh : Dr. Asrullah S.H., M.H. (Pakar Hukum Tata Negara & Senior Counsel Law Firm Rudal and Parthner)
Gugusan Pulau, Gugusan Risiko: Dari Perspektif Stetoskop Seorang Dokter

Berita Terkait

Rabu, 25 Februari 2026 - 13:02 WIB

Seskab Teddy Bantah Isu Produk AS Masuk Tanpa Sertifikasi Halal

Rabu, 25 Februari 2026 - 12:39 WIB

Pemerintah Pacu Ketahanan Pangan Melalui Investasi Rp 22,73 Triliun

Selasa, 24 Februari 2026 - 21:23 WIB

Gubernur Pramono Larang Pembangunan Lapangan Padel di Zona Perumahan

Selasa, 24 Februari 2026 - 20:33 WIB

Menkeu Purbaya ‘Blacklist’ dan Tagih Pengembalian Beasiswa LPDP

Senin, 23 Februari 2026 - 13:40 WIB

Komisi 3 DPR Tolak Tuntutan Mati ABK Fandi Ramadhan

Sabtu, 21 Februari 2026 - 06:24 WIB

Low Tuck Kwong Pinang Lukisan Karya SBY Senilai Rp6,5 Miliar

Jumat, 20 Februari 2026 - 23:14 WIB

Survei Kemendikdasmen: Dampak MBG Mampu Mengurangi Gangguan Konsentrasi Belajar

Jumat, 20 Februari 2026 - 01:42 WIB

Purbaya soal Guru Honorer Gugat Anggaran MBG ke MK: Lemah, Pasti Kalah

Berita Terbaru

Bos Kartel El Mencho Tewas (Su,mber: Poros Jakarta)

Internasional

Meksiko Memanas Pasca Tewasnya Bos Kartel El Mencho

Rabu, 25 Feb 2026 - 12:54 WIB