MATAINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, TA Khalid, menegaskan pentingnya pelaporan data yang akurat kepada Presiden RI Prabowo Subianto terkait penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh. Pernyataan ini disampaikan Khalid setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan bahwa 97 persen aliran listrik di Aceh telah kembali menyala.
Khalid menyebut laporan tersebut tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Menurutnya, hingga Selasa (9/12/2025), baru sekitar 60 persen listrik kembali pulih di 18 kabupaten/kota yang terdampak bencana. Ia menilai ketidaktepatan data tersebut dapat berimplikasi serius terhadap kebijakan Presiden dalam menentukan langkah penanganan.
“Saya minta seluruh menteri melaporkan data yang benar kepada Presiden. Jangan bohongi Presiden. Rakyat menunggu penanganan cepat dan tepat,” ujar Khalid melalui sambungan telepon.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia memperingatkan bahwa pelaporan yang tidak akurat berpotensi memperlambat respons pemerintah dalam pemulihan infrastruktur dan pelayanan dasar. Dalam konteks pembangunan hunian sementara (huntara), Khalid khawatir data yang salah dapat mengurangi jumlah bantuan yang seharusnya diterima masyarakat.
“Kalau ini dibiarkan, rakyat bisa jadi korban. Saat huntara dibangun, jangan sampai data sesungguhnya ikut dikurangi. Ini bisa memicu ketegangan antara pemimpin lokal dan masyarakat,” tegasnya.
Sebelumnya, pada 7–8 Desember 2025, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden bahwa tingkat pemulihan listrik di Aceh telah mencapai 93 persen dan 97 persen. Namun, informasi tersebut dinilai jauh dari kondisi riil di lapangan yang masih menunjukkan banyak wilayah dalam keadaan gelap.
Khalid meminta pemerintah memperkuat koordinasi antar-kementerian serta memastikan setiap laporan yang sampai ke Presiden telah diverifikasi secara aktual.
“Kita semua bekerja untuk rakyat. Laporan palsu hanya akan memperlambat langkah kita sendiri,” pungkasnya.
