Bandung – MataIndonesia. Sidang paripurna DPRD Jawa Barat, Jumat (16/5), diwarnai aksi walk out dari Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P). Keputusan tegas ini diambil sebagai bentuk protes atas pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang dinilai merendahkan martabat lembaga legislatif dalam sebuah forum resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Cirebon beberapa waktu lalu.
Pernyataan Dedi yang menyebutkan bahwa proses pembahasan program di DPRD terkesan lambat dan berbelit-belit dinilai menyinggung peran konstitusional wakil rakyat. Dalam pernyataannya, Gubernur Dedi mengilustrasikan bahwa pembahasan program bersama DPRD memerlukan sejumlah tahapan rapat pleno yang dianggapnya menghambat jalannya pemerintahan.
“Kami menilai ucapan Gubernur mencerminkan sikap yang mendiskreditkan DPRD sebagai lembaga negara. Ini preseden buruk bagi hubungan antara eksekutif dan legislatif,” tegas Doni Maradona Hutabarat, anggota Fraksi PDI-P DPRD Jabar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Doni menambahkan bahwa konsep pemerintahan di Indonesia berpijak pada prinsip trias politica, di mana eksekutif, legislatif, dan yudikatif memiliki peran yang setara dan saling melengkapi. Oleh karena itu, PDI-P menuntut klarifikasi terbuka dari Gubernur Dedi sebagai bentuk tanggung jawab atas ucapannya yang dianggap tidak mencerminkan semangat kolaborasi antar lembaga.
“Gubernur tidak bisa berjalan sendiri dalam membuat kebijakan. Jika beliau merasa DPRD tidak penting, maka sebaiknya tidak perlu melibatkan kami dalam pembahasan apapun. Tapi kami tegaskan, kami tetap berpegang pada aturan,” tambah Doni.
Aksi walk out Fraksi PDI-P, menurut Doni, merupakan bentuk peringatan agar kepala daerah lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan, terutama yang berkaitan dengan lembaga legislatif yang memiliki mandat langsung dari rakyat.
Dalam kesempatan terpisah, Gubernur Dedi Mulyadi sempat menyampaikan bahwa realisasi program pemerintah daerah tidak harus bergantung sepenuhnya pada ketersediaan anggaran, melainkan pada kemauan dan kreativitas kepala daerah dalam menjalankan tugas. Ia bahkan menyebut bahwa para raja zaman dahulu maupun VOC bisa membangun tanpa menyusun APBD.
“Duit mah nuturkeun (uang itu akan mengikuti). Saya yakin memimpin tidak harus punya duit,” ujar Dedi dalam Musrenbang Cirebon, Rabu (7/5/2025).
Pernyataan tersebut, yang disampaikan di hadapan publik, kini menuai respons keras dan membuka babak baru dalam dinamika politik antara eksekutif dan legislatif Jawa Barat. Fraksi PDI-P menegaskan bahwa mereka tetap membuka ruang dialog, namun berharap Gubernur dapat segera menyampaikan klarifikasi demi menjaga harmoni kelembagaan di pemerintahan daerah.
