MATAINDONESIA.CO.ID, TAPTENG – Bencana alam yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, meninggalkan jejak kehancuran masif dan beban pemulihan yang tidak ringan. Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, mengungkapkan bahwa total kerugian sementara akibat rangkaian bencana tersebut diperkirakan mencapai Rp5,4 triliun—angka yang mencerminkan skala kerusakan serius di wilayah yang dipimpinnya.
“Kerugian sementara yang kami hitung Rp5,4 triliun, lebih kurang segitu,” ujar Masinton saat ditemui di Tapanuli Tengah, Sabtu. Pernyataan itu sekaligus menjadi sinyal darurat bagi pemerintah pusat bahwa dampak bencana di daerah tersebut telah melampaui kemampuan fiskal pemerintah kabupaten.
Menurut Masinton, kerugian tersebut mencakup berbagai sektor vital, mulai dari fasilitas umum, infrastruktur jalan dan jembatan, hingga kerugian sosial-ekonomi masyarakat. Meski belum merinci secara detail pos-pos kerusakan, ia menegaskan bahwa skala kehancuran yang terjadi tidak mungkin ditangani hanya dengan anggaran rutin daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam situasi ini, Masinton secara terbuka menyampaikan bahwa pemulihan pascabencana membutuhkan keterlibatan aktif dan nyata dari pemerintah pusat. Ia menyebut, tanpa dukungan anggaran khusus, proses rehabilitasi dan rekonstruksi akan berjalan lambat dan berpotensi memperpanjang penderitaan masyarakat terdampak.
“Kami tentu selain dana umum yang kami terima dari pusat ke daerah maupun dari provinsi ke daerah, kami butuh anggaran khusus untuk melakukan rehab dan rekonstruksi agar mempercepat recovery,” tegasnya.
Masinton bahkan membeberkan skema kebutuhan anggaran pemulihan secara realistis. Ia memperkirakan, jika pemerintah pusat dapat mengalokasikan tambahan dana sekitar Rp2 triliun per tahun, maka proses pemulihan Tapanuli Tengah baru bisa tuntas dalam waktu tiga tahun.
“Katakan kami ditambah Rp2 triliun per tahun. Artinya butuh tiga tahun untuk recovery-nya,” ujarnya lugas.
Pernyataan ini menempatkan Tapanuli Tengah pada persimpangan krusial: antara menunggu kehadiran negara melalui kebijakan anggaran nasional, atau terjebak dalam pemulihan setengah jalan yang berisiko memperlebar kesenjangan dan memperparah dampak sosial ekonomi masyarakat. Di tengah angka kerugian triliunan rupiah dan infrastruktur yang lumpuh, pesan Masinton jelas—tanpa intervensi serius pemerintah pusat, bencana alam ini bukan hanya merusak wilayah, tetapi juga mengancam masa depan pembangunan Tapanuli Tengah.
