MATAINDONESIA.CO.ID, Jakarta -Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, menanggapi wacana pemotongan gaji pejabat sebagai dampak konflik di Timur Tengah dengan menekankan pentingnya keteladanan. Ia meminta agar kebijakan penghematan tersebut bermula dari pemimpin tertinggi negara, yakni Presiden, Wakil Presiden, para menteri, hingga pejabat negara lainnya. Menurut Andreas, pemerintah harus menunjukkan sikap efisiensi dari level atas terlebih dahulu sebelum menerapkannya kepada pihak lain agar semangat penghematan tecermin nyata dalam tata kelola pemerintahan.
Evaluasi Belanja Negara dan Penghentian Pemborosan
Selain menyoroti gaji, Andreas mendesak pemerintah untuk mengevaluasi belanja negara yang menurutnya masih belum efisien. Ia menilai pemborosan anggaran masih terjadi di berbagai sektor, sementara pemerintah justru masih menyusun rencana belanja yang tidak tepat guna. Oleh karena itu, ia menyarankan agar setiap kementerian dan lembaga menyisir kembali anggaran mereka untuk memastikan setiap rupiah tepat sasaran. Andreas juga mengusulkan agar pemerintah menunda program-program yang tidak mendesak atau bukan prioritas demi menyelamatkan keuangan negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Inspirasi Penghematan dari Kebijakan Pakistan
Wacana ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto menyoroti langkah berani pemerintah Pakistan dalam menekan pengeluaran negara di tengah gejolak global. Saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna pada Jumat (13/3), Presiden menjelaskan bahwa Pakistan berhasil menerapkan kebijakan penghematan ekstrem, mulai dari memotong gaji menteri hingga membatasi penggunaan kendaraan dinas. Presiden menilai langkah Pakistan tersebut merupakan contoh yang patut Indonesia kaji, terutama untuk mengantisipasi lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat.
Mitigasi Dampak Konflik dan Alokasi Dana untuk Rakyat
Pemerintah saat ini sedang menyusun langkah mitigasi untuk menghadapi kenaikan harga energi global yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah. Presiden Prabowo menekankan bahwa kebijakan penghematan di Pakistan bahkan menyasar gaji anggota kabinet hingga anggota DPR. Dana hasil pemotongan tersebut kemudian dialihkan langsung untuk membantu kelompok masyarakat yang paling rentan. Hal inilah yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan efisiensi serupa di dalam negeri guna menjaga stabilitas ekonomi rakyat.
