MATAINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Negara akhirnya turun langsung ke lapangan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberangkatkan 1.138 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, untuk mempercepat pemulihan roda pemerintahan yang lumpuh akibat banjir dan tanah longsor. Langkah ini menjadi sinyal tegas: pelayanan publik tak boleh ikut tenggelam bersama bencana.
Pemberangkatan dilakukan secara bertahap dalam tiga kloter. Kloter pertama sebanyak 413 praja dilepas langsung Tito dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu (3/1/2026).
“Pada pagi hari ini kami memberangkatkan 413 kloter pertama IPDN dan ASN Kemendagri ke Aceh melalui Medan, lalu dilanjutkan perjalanan darat ke Aceh Tamiang,” ujar Tito.
Sisanya dijadwalkan berangkat Minggu (4/1/2026), dan seluruh praja dipastikan lengkap berada di lokasi pada Senin (5/1/2026).
“Totalnya 1.138. Insyaallah tanggal 5 sudah lengkap di sana,” tegas Tito.
Sekop, Cangkul, dan Pelayanan Publik
Para praja IPDN tidak dikirim sebagai simbol, melainkan pasukan pemulihan administratif. Mereka dibekali sekop dan cangkul untuk membersihkan lumpur yang menutupi kantor-kantor pemerintahan, sekaligus menghidupkan kembali layanan publik yang mati suri.
“Senjata mereka itu alat pembersih. Sekop, cangkul. Pemerintahan harus bangkit dulu,” kata Tito.
Fokus utama adalah mengaktifkan kembali lebih dari 200 unit layanan publik yang lumpuh, mulai dari Dukcapil hingga layanan desa.
“Lebih dari 200 yang belum operasional. Itu harus dihidupkan,” ujarnya.
Penugasan ini direncanakan berlangsung selama satu bulan, namun Tito membuka opsi perpanjangan bila situasi belum sepenuhnya pulih. Bahkan, praja IPDN dapat digeser ke daerah lain seperti Aceh Utara jika dibutuhkan.
Belajar di Tengah Krisis Nasional
Tito menegaskan, penerjunan praja IPDN ke wilayah bencana telah masuk dalam kurikulum resmi IPDN sebagai pembelajaran lapangan.
“Mereka akan berhadapan langsung dengan masalah nyata. Ini bukan masalah kecil, ini atensi nasional bahkan internasional,” katanya.
Dengan kata lain, krisis dijadikan ruang belajar kepemimpinan nyata, bukan sekadar teori di ruang kelas.
Anggaran Sempat Terkunci, Tito Ketuk Meja
Di balik operasi besar ini, terungkap fakta bahwa anggaran sekitar Rp 20 miliar sempat diblokir. Tito secara terbuka meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka blokir dana tersebut dalam rapat koordinasi nasional pemulihan bencana.
“Kami mohon dukungan. Anggaran IPDN ada, cuma dibintangi. Mohon dibuka. Tidak banyak, hanya Rp 20-an miliar. Tapi satu bulan sangat berarti,” ujar Tito.
Permintaan itu langsung dikabulkan.
“Bintangnya sudah dicoret barusan sama saya,” kata Purbaya, disambut tepuk tangan peserta rapat.
“Perintah komandan saja,” balas Tito singkat.
Pemerintahan Tidak Boleh Lumpuh
Langkah ini menegaskan satu pesan penting: bencana boleh merusak infrastruktur, tapi negara tidak boleh kehilangan kendali pemerintahan. Ketika kantor-kantor terendam lumpur dan layanan publik berhenti, negara memilih mengirim praja—bukan menunggu birokrasi pulih sendiri.
Aceh Tamiang kini bukan sekadar lokasi bencana, tetapi medan ujian kehadiran negara. Dan IPDN, kali ini, menjadi wajah langsung negara di tengah krisis.
