Bandar Lampung – Sebuah flyer yang beredar luas di media sosial menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) HIPMI di Lampung memantik kontroversi dan memunculkan pertanyaan serius tentang arah organisasi pengusaha muda terbesar di Indonesia.
Dengan visual dominan aparat kepolisian bersenjata lengkap, kendaraan taktis, serta narasi bernada kritik, flyer tersebut secara terang-terangan mempertanyakan apakah agenda yang akan digelar merupakan Munas HIPMI atau justru apel kekuatan keamanan.
Tulisan-tulisan provokatif seperti “Di mana pengusaha muda, di situ polisi semua” dan “HIPMI seharusnya rumah pengusaha, bukan posko pengamanan” menjadi pesan utama yang ingin disampaikan pembuat flyer. Narasi tersebut seolah menggambarkan adanya kekhawatiran bahwa ruang demokrasi organisasi sedang dibayangi pendekatan keamanan yang berlebihan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Flyer itu juga menampilkan sosok Ketua Umum HIPMI membelakangi kerumunan aparat dengan kalimat yang menyentil:
> “Bicara kolaborasi, tapi yang diajak kolaborasi cuma seragam.”
Pesan ini memunculkan spekulasi bahwa sebagian kader menilai organisasi yang lahir sebagai wadah pengusaha muda mulai kehilangan independensi dan terlalu dekat dengan kekuatan negara.
Kontroversi semakin tajam ketika muncul tulisan:
> “Ketua Umum HIPMI bukan milik seragam. Kembalikan kepemimpinan ke anggota, bukan ke aparat.”
Narasi tersebut secara politik dapat dibaca sebagai kritik terhadap dugaan intervensi kekuasaan dalam dinamika internal organisasi. Meski demikian, hingga saat ini tidak terdapat bukti resmi yang menunjukkan adanya campur tangan institusi tertentu dalam proses Munas.
Di sisi lain, berbagai tokoh daerah justru menyerukan agar Munas berlangsung damai, tertib, dan kondusif. Sejumlah pihak menilai kehadiran aparat merupakan bagian dari pengamanan agenda nasional yang diperkirakan dihadiri ribuan peserta dari seluruh Indonesia.
Namun secara simbolik, flyer tersebut telah berhasil menggeser perdebatan publik dari soal program kewirausahaan menuju pertanyaan yang lebih mendasar:
Apakah HIPMI masih menjadi rumah independen para pengusaha muda, atau mulai bergerak menjadi arena pertarungan pengaruh politik dan kekuasaan?
Terlepas dari siapa pembuatnya, flyer ini menunjukkan bahwa menjelang Munas, yang sedang dipertaruhkan bukan hanya kursi Ketua Umum, melainkan juga identitas HIPMI itu sendiri. Sebab ketika organisasi pengusaha lebih banyak membicarakan pengamanan dibanding gagasan bisnis, publik tentu berhak bertanya:
Siapa sebenarnya yang sedang memimpin arah organisasi—anggota, atau kekuatan di luar anggota?
Itulah pertanyaan yang kini menggema dari Lampung ke seluruh Indonesia.
