MATAINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah segera mengambil langkah tegas merespons ketegangan di Timur Tengah yang kian tidak menentu. Pemerintah mengimbau masyarakat agar menunda keberangkatan umrah demi menjamin keselamatan jemaah. Langkah ini menjadi prioritas utama seiring meningkatnya eskalasi perang antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat yang memicu penutupan ruang udara di berbagai negara.
Sejumlah negara seperti Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, Irak, dan Suriah telah menutup ruang udara mereka sepenuhnya. Sementara itu, Arab Saudi bersama Oman, Yordania, dan Lebanon masih mengoperasikan penerbangan secara terbatas dengan tingkat kewaspadaan yang sangat tinggi. Kondisi dinamis inilah yang mendorong Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, meminta jemaah yang berencana berangkat dalam waktu dekat untuk mengatur ulang jadwal mereka.
Meskipun situasi regional memanas, pemerintah memastikan bahwa kondisi di dalam wilayah Arab Saudi sendiri tetap aman dan terkendali. Dahnil meminta seluruh jemaah Indonesia yang saat ini sedang beribadah untuk tetap tenang dan tidak panik. Ia menegaskan bahwa pemerintah terus memantau perkembangan situasi di lapangan setiap saat untuk memastikan perlindungan bagi seluruh warga negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kementerian Haji dan Umrah juga memperkuat koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, otoritas Arab Saudi, maskapai penerbangan, serta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Sinergi ini bertujuan untuk menangani jemaah yang terdampak penundaan kepulangan dengan baik. Pemerintah memastikan pihak terkait akan menyediakan akomodasi yang aman dan layak di hotel maupun lokasi lainnya bagi jemaah yang masih tertahan.
Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Pengelolaan Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH), saat ini terdapat 58.873 jemaah umrah Indonesia yang masih berada di Arab Saudi. Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, terus memantau pergerakan data tersebut secara intensif. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat agar hanya merujuk pada sumber informasi resmi dan tidak mudah terpengaruh oleh berita yang belum terverifikasi agar tidak menimbulkan keresahan.
