MATAINDONESIA.CO.ID, JAKARTA — Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang telah dibubarkan pemerintah sejak 19 Juli 2017, kembali menjadi sorotan setelah diduga menunjukkan eksistensinya di berbagai daerah. Kemunculan kembali HTI ini dianggap sebagai tantangan terhadap keputusan pemerintah, terutama karena mereka kembali menggelar berbagai kegiatan dengan membawa ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Satuan Koordinasi Nasional (Satkornas) Barisan Ansor Serbaguna (Banser) H. Syafiq Syauqi menyatakan kekhawatirannya. “GP Ansor dan Banser teguh pada pendirian hukum yang menegaskan pembubaran HTI. Namun, sekarang mereka muncul kembali di beberapa daerah, tersebar di media sosial dan laporan masyarakat. Ini menjadi alarm bahaya yang mengancam keberagaman kita,” ujar Gus Syauqi dalam pernyataan tertulis pada Minggu (2/1/2025).
Menurutnya, aksi unjuk gigi HTI ini menjadi pengingat bahwa ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan masih berusaha menyusup ke tengah masyarakat. “Menggunakan berbagai kedok acara, mereka mengampanyekan sistem khilafah yang jelas bertentangan dengan keindonesiaan kita yang beragam,” tegasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebagai organisasi yang menjunjung tinggi hukum dan ajaran para ulama, GP Ansor-Banser mendesak pemerintah untuk bertindak lebih tegas terhadap gerakan ini. “Saatnya pemerintah mengambil langkah tegas. Jangan terlambat. Jika dibiarkan, ini berbahaya bagi NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 1945,” kata Gus Syafiq.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa GP Ansor dan jutaan kader Banser siap berdiri di belakang pemerintah dalam memberantas kelompok-kelompok yang berpotensi merongrong kedaulatan negara. “Pemerintah memiliki visi besar menuju Indonesia Emas 2045. Namun, kehadiran kelompok-kelompok yang berusaha menggoyahkan persatuan ini bisa menjadi ancaman serius. GP Ansor dan Banser siap mendukung pemerintah dalam menjaga stabilitas negara,” pungkasnya.
Sejumlah laporan menyebutkan bahwa aktivitas yang diduga terkait HTI telah terjadi di beberapa kota, termasuk Yogyakarta, Surabaya, dan Palembang. Mereka disebut-sebut menggunakan berbagai kedok kegiatan, termasuk pengibaran bendera dan penyebaran buletin yang berisi ajakan menegakkan negara Islam dengan sistem khilafah. Fenomena ini menjadi perhatian serius bagi banyak pihak yang menginginkan keutuhan dan persatuan bangsa tetap terjaga. (ki)
