Jakarta – MataIndonesia. Fraksi Partai Golkar DPR RI menyampaikan dukungan penuh terhadap kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang dinilai berpihak kepada pelaku usaha kecil, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ketua Fraksi Golkar, M. Sarmuji, menilai langkah Bahlil membuka akses UMKM ke sektor pertambangan sebagai upaya strategis menciptakan keadilan ekonomi nasional.
“Kebijakan ini merupakan bukti nyata keberpihakan negara kepada rakyat kecil. Sudah saatnya UMKM diberi ruang lebih luas untuk berkontribusi dalam pengelolaan sumber daya alam,” ujar Sarmuji dalam keterangan pers, Sabtu (7/6).
Menurutnya, selama ini sektor pertambangan nasional didominasi oleh perusahaan besar dan korporasi asing. Sementara, pelaku lokal hanya menjadi penonton di negeri sendiri. Kebijakan yang memberi ruang kepada UMKM, kata dia, merupakan koreksi penting terhadap ketimpangan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pencabutan IUP Terbengkalai Dinilai Sebagai Terobosan
Sarmuji secara khusus mengapresiasi kebijakan Bahlil yang mencabut sejumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) skala besar yang tidak produktif, untuk kemudian dialihkan kepada UMKM lokal. Ia menilai langkah ini sebagai angin segar bagi pemerataan ekonomi dan bukti kehadiran negara dalam mendistribusikan kesejahteraan.
Namun, ia mengakui bahwa kebijakan ini tidak lepas dari resistensi sejumlah pihak yang merasa kepentingannya terganggu.
“Perlawanan datang dari pihak-pihak yang selama ini menikmati rente besar, termasuk para mafia impor minyak dan pengusaha hitam. Mereka mencoba menggiring opini publik agar menolak kebijakan ini,” tegasnya.
Sarmuji juga menyebut bahwa kebijakan Bahlil menaikkan lifting migas turut mengusik kelompok-kelompok tersebut yang merasa diancam secara bisnis.
Kasus PT Gag Nikel Dinilai Warisan Kebijakan Lama
Menanggapi kontroversi seputar penghentian sementara aktivitas tambang nikel oleh PT Gag Nikel di Raja Ampat, Sarmuji menegaskan bahwa masalah tersebut berakar dari kebijakan menteri sebelumnya.
“Sayangnya, beban kesalahan itu justru dilimpahkan kepada Menteri Bahlil. Serangan terhadap beliau lebih bersifat politis ketimbang objektif,” ujarnya.
Ia meminta publik untuk cermat membedakan antara kritik yang konstruktif dan manuver kepentingan yang ingin menggoyang agenda reformasi di sektor sumber daya alam.
Golkar Tegaskan Komitmen terhadap Pemerataan Ekonomi
Menutup pernyataannya, Sarmuji menegaskan bahwa Fraksi Golkar akan terus mendukung kebijakan-kebijakan yang memihak kepada rakyat dan mendukung pemerataan ekonomi nasional.
“Ini bukan semata soal figur Bahlil, tapi tentang bagaimana negara hadir membela yang kecil dan mendistribusikan kekayaan alam secara adil,” tandasnya.
