MATAINDONESIA.CO.ID, JAMBI – Debat perdana Calon Ketua Umum BPP HIPMI masa bakti 2026–2029 di Jambi menjadi panggung penting bagi empat kandidat untuk menguji gagasan, visi, dan kapasitas kepemimpinan organisasi. Dalam forum tersebut, calon nomor urut 2, Ade Jona Prasetyo, tampil dengan narasi besar tentang persatuan, kolaborasi, dan semangat merangkul seluruh daerah.
Namun, dari sisi substansi debat, penampilan calon nomor urut 2 dinilai masih menyisakan sejumlah catatan. Narasi persatuan yang selama ini menjadi kekuatan utama Ade Jona belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam program teknis yang lebih terukur, terutama terkait akses permodalan, perluasan pasar, penguatan UMKM, dan strategi konkret menjadikan HIPMI sebagai motor ekonomi daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Debat perdana tersebut digelar di BW Luxury Hotel Jambi dan diikuti empat kandidat, yakni Reynaldo Bryan nomor urut 1, Ade Jona Prasetyo nomor urut 2, Afi Kalla nomor urut 3, dan Anthony Leong nomor urut 4. Forum itu disebut sebagai ruang bagi para calon untuk menyampaikan ide, gagasan, dan visi besar organisasi dalam menjawab tantangan ekonomi nasional.
Dalam konteks itu, calon Ketua Umum BPP HIPMI dituntut tidak hanya membawa pesan simbolik, tetapi juga menawarkan platform program yang bisa dieksekusi. Ketua Umum BPP HIPMI Akbar Himawan Buchori sebelumnya menegaskan bahwa debat diharapkan melahirkan gagasan konstruktif agar HIPMI semakin kuat sebagai mitra strategis pemerintah.
Ade Jona sendiri dikenal membawa positioning sebagai figur pemersatu. Saat memperoleh nomor urut 2, ia memaknai angka tersebut sebagai simbol kebersamaan, keseimbangan, dan persatuan. Ia juga menegaskan bahwa HIPMI adalah rumah besar semua kader, dari Sabang sampai Merauke, dan setiap BPD harus merasa memiliki serta didengar.
Meski demikian, dalam debat yang menuntut ketajaman gagasan, narasi tersebut masih perlu diperkuat dengan jawaban yang lebih operasional. Pesan “semua daerah harus didengar” akan lebih kuat apabila disertai mekanisme konkret: bagaimana aspirasi BPD dihimpun, bagaimana program daerah dibiayai, bagaimana akses pasar dibuka, dan bagaimana keberhasilan program diukur.
Catatan pertama terhadap calon nomor urut 2 adalah belum cukup jelasnya peta jalan program. Ade Jona kuat dalam membangun suasana kebersamaan, tetapi belum terlihat cukup menonjol dalam menjelaskan tahapan kerja yang detail, seperti target 100 hari, target tahunan, indikator keberhasilan, atau skema implementasi program bagi anggota HIPMI di daerah.
Catatan kedua adalah kurangnya diferensiasi gagasan ekonomi. Dalam debat yang membahas isu strategis seperti ekonomi nasional, inovasi bisnis, dan peran pemuda dalam pembangunan, kandidat perlu menunjukkan pembeda yang tajam. Ade Jona sudah memiliki modal narasi persatuan, tetapi perlu menjawab pertanyaan lebih jauh: apa program khasnya yang membedakan dirinya dari kandidat lain?
Catatan ketiga adalah narasi persatuan berisiko terdengar terlalu umum apabila tidak segera dihubungkan dengan kebutuhan nyata pengusaha muda. Kader HIPMI di daerah tidak hanya membutuhkan representasi simbolik, tetapi juga akses konkret terhadap pembiayaan, proyek, jejaring bisnis, digitalisasi, kemitraan industri, dan pasar nasional.
Padahal, tim Ade Jona sendiri sebelumnya menekankan bahwa HIPMI perlu menghadirkan program konkret bagi akses usaha, permodalan, jejaring, dan pertumbuhan bisnis. Pernyataan itu sebenarnya bisa menjadi pintu masuk untuk memperkuat gagasan Ade Jona dalam debat, tetapi masih perlu diterjemahkan menjadi desain program yang lebih rinci.
Kelemahan lain yang perlu diperbaiki adalah belum kuatnya unsur argumentasi berbasis data. Dalam forum debat organisasi pengusaha, kandidat akan terlihat lebih siap apabila mampu menyajikan data tentang kondisi UMKM, rasio kewirausahaan, hambatan pembiayaan, kontribusi daerah terhadap ekonomi nasional, atau kebutuhan sektor usaha anggota HIPMI. Tanpa data, pesan persatuan bisa kehilangan bobot teknokratis.
Meski begitu, narasi persatuan yang dibawa Ade Jona tetap menjadi modal penting. Dalam organisasi sebesar HIPMI, kemampuan merangkul daerah, menjaga soliditas, dan menghindari polarisasi adalah kualitas yang tidak bisa diabaikan. Akan tetapi, pada debat berikutnya, kekuatan tersebut perlu dilengkapi dengan tawaran yang lebih teknis agar tidak berhenti sebagai slogan.
Ade Jona memiliki ruang untuk memperbaiki performa pada debat selanjutnya. Ia perlu menjelaskan bagaimana konsep “HIPMI rumah besar semua daerah” diwujudkan dalam sistem kerja organisasi: apakah melalui forum ekonomi BPD, pusat data anggota, program pembiayaan kolektif, business matching antardaerah, atau kanal advokasi kebijakan untuk pengusaha muda.
Jika tidak segera diperjelas, calon nomor urut 2 berisiko dipersepsikan sebagai kandidat yang kuat dalam membangun harmoni, tetapi belum cukup tajam dalam menawarkan solusi teknis bagi persoalan ekonomi anggota. Dalam kontestasi Ketua Umum BPP HIPMI, persatuan memang penting, tetapi persatuan tanpa peta jalan program akan sulit menjawab kebutuhan pengusaha muda yang menuntut akses, kepastian, dan hasil konkret.
Dengan demikian, debat perdana di Jambi menjadi alarm penting bagi Ade Jona Prasetyo. Ia sudah memiliki kekuatan pada sisi komunikasi dan simbol persatuan, tetapi masih perlu menaikkan kualitas substansi, memperjelas indikator kerja, dan menawarkan program yang lebih membumi agar gagasannya tidak kalah kuat dari kandidat lain dalam perebutan kursi Ketua Umum BPP HIPMI 2026–2029.
