MATAINDONESIA.CO.ID, JAKARTA. Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan posisi diplomatik Indonesia secara lugas mengenai keanggotaan dalam Board of Peace (Dewan Perdamaian). Saat bertemu dengan sejumlah ormas Islam di Istana Jakarta pada Selasa (3/2), Presiden menyatakan kesiapannya untuk membawa Indonesia keluar dari lembaga internasional besutan Donald Trump tersebut. Langkah drastis ini menjadi opsi utama jika arah kebijakan dewan tersebut tidak lagi sejalan dengan prinsip nasional Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa Indonesia menjadikan perdamaian nyata di Gaza serta kedaulatan penuh Palestina sebagai parameter utama yang tidak bisa ditawar.
Kondisi Kritis Palestina dan Respon Group of New York
Sugiono menyoroti kondisi di Palestina yang kian kritis akibat serangan yang terus berlanjut. Situasi yang rapuh ini menuntut negara-negara anggota Board of Peace untuk segera merumuskan langkah-langkah teknis yang lebih mendalam. Sebagai bentuk tindakan nyata, Indonesia bersama tujuh negara Muslim terbesar lainnya dalam Group of New York telah menyepakati sebuah pernyataan bersama. Mereka mengecam keras segala bentuk kekerasan karena tindakan tersebut merusak proses perdamaian yang tengah berjalan. Indonesia juga mendesak semua pihak untuk menghormati setiap kesepakatan kolektif demi menjaga stabilitas di kawasan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Komitmen Indonesia Terhadap Kedaulatan Palestina
Dukungan terhadap sikap tegas ini juga datang dari Sekretaris Jenderal MUI, Cholil Nafis, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo tidak akan ragu mengambil sikap abstain atau absen dari berbagai agenda dewan jika muncul kebijakan yang menyimpang. Lebih jauh lagi, Presiden siap menarik diri sepenuhnya apabila lembaga bentukan Trump itu terbukti tidak efektif dalam mendukung misi perdamaian Indonesia.
Secara keseluruhan, kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengelola konflik global dengan kepala dingin tanpa melepaskan tujuan akhir yang berkeadilan. Indonesia menuntut tanggung jawab penuh dari seluruh pihak internasional agar diplomasi tidak sekadar menjadi formalitas, melainkan menjadi jembatan nyata menuju kemerdekaan Palestina yang berdaulat.
