MATAINDONESIA.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap kepala daerah. Kali ini, Wali Kota Madiun Maidi ditangkap dalam operasi senyap yang digelar di wilayah Jawa Timur, pada Senin (19/1/2026).
Penangkapan tersebut dikonfirmasi langsung oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, yang menyebut OTT dilakukan melalui penyelidikan tertutup.
“Benar, hari ini Senin (19/1/2026), tim sedang ada kegiatan penyelidikan tertutup dengan mengamankan sejumlah 15 orang di wilayah Madiun, Jawa Timur,” ujar Budi dalam keterangannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dari total pihak yang diamankan, sembilan orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan, termasuk Wali Kota Madiun Maidi.
Diduga Terkait Fee Proyek dan Dana CSR
Dalam operasi tersebut, KPK menyita barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah. Uang tersebut diduga berkaitan dengan praktik fee proyek dan pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
“Peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun,” ungkap Budi.
Hingga saat ini, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif untuk mendalami peran masing-masing pihak yang diamankan serta konstruksi perkara dugaan korupsi tersebut.
Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024
Maidi merupakan wali kota hasil Pilkada Serentak November 2024, berpasangan dengan Bagus F Panuntun sebagai Wakil Wali Kota. Pasangan ini meraih kemenangan telak dengan 65.583 suara atau 56 persen, mengungguli dua pasangan pesaingnya.
Rinciannya:
-
Maidi–Bagus Panuntun: 65.583 suara (56%)
-
Bonie Laksmana–Bagus Rizki: 45.923 suara (39,2%)
-
Inda Raya–Aldi: 5.522 suara (4,7%)
Pasangan Maidi–Panuntun didukung 11 partai politik, antara lain PSI, NasDem, Demokrat, Gerindra, PKB, PKS, PAN, Prima, Gelora, PBB, dan PPP, serta menang di tiga kecamatan di Kota Madiun.
Dari Guru Teladan ke Pusat OTT
Sebelum terjun ke politik, Maidi dikenal sebagai birokrat dan pendidik. Ia mengawali karier sebagai guru geografi di SMAN 1 Kota Madiun pada 1989, lalu menjabat Kepala Sekolah SMAN 2 Kota Madiun.
Kariernya terus menanjak di pemerintahan, mulai dari Kepala Tata Usaha Dinas Pendidikan, Penjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, hingga akhirnya dilantik sebagai Sekretaris Daerah Kota Madiun pada 2009.
Setelah sembilan tahun menjabat sekda, Maidi terjun ke politik dan memenangkan Pilkada 2018 bersama Inda Raya, sebelum kembali terpilih pada Pilkada 2024.
Pukulan Telak bagi Kepercayaan Publik
OTT terhadap Wali Kota Madiun ini menjadi tamparan keras bagi kepercayaan publik, sekaligus menambah daftar panjang kepala daerah yang tersandung kasus korupsi di tengah janji reformasi birokrasi dan tata kelola bersih.
KPK memastikan akan mengumumkan status hukum resmi para pihak dalam waktu 1×24 jam sesuai ketentuan undang-undang.
