MATAINDONESIA.CO.ID, JAKARTA- Kematian memilukan YBS, siswa SD berusia 10 tahun di Kabupaten Ngada, NTT, memicu kritik tajam terhadap sistem pendidikan nasional. Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menegaskan bahwa tragedi bunuh diri ini membuktikan biaya sekolah masih mencekik warga miskin. Ia menilai pemerintah mengabaikan amanat konstitusi dan perintah Mahkamah Konstitusi untuk membebaskan biaya pendidikan dasar, serta justru memprioritaskan anggaran pada program lain yang kurang mendesak.
Kritik Keras Parlemen Terhadap “Sirene Kegagalan” Negara
Ubaid menyebut peristiwa ini sebagai “sirene kegagalan” sistemik negara dalam melindungi hak dasar anak. Senada dengan itu, Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mendesak pemerintah segera mengoreksi sistem perlindungan sosial agar tidak ada lagi anak yang berputus asa karena urusan alat tulis. Ia menekankan bahwa konsep sekolah gratis harus mencakup seluruh perlengkapan belajar bagi siswa dari keluarga prasejahtera.
Urgensi Jaring Pengaman Sosial di Sekolah
Wakil Ketua Komisi X DPR Hadrian Irfani mendesak negara hadir sepenuhnya agar anak-anak tidak memikul beban ekonomi sendirian. Ia mendorong pemerintah memperkuat jaring pengaman sosial di sekolah guna menjaga kondisi psikis siswa dari tekanan kemiskinan. Selain peran negara, Ari mengingatkan orang tua dan lingkungan sekitar untuk lebih peka dalam memberikan dukungan emosional kepada anak.
Realita Pahit di Balik Putusnya Harapan YBS
Tragedi ini bermula saat YBS meminta uang kurang dari 10.000 rupiah untuk membeli buku dan pena. Ibunya, seorang buruh serabutan yang menghidupi lima anak, terpaksa mengaku tidak memiliki uang. Tekanan ekonomi tersebut diduga memicu keputusasaan YBS hingga ia ditemukan meninggal dunia pada akhir Januari 2026. Peristiwa ini menjadi tamparan keras bagi kemanusiaan sekaligus seruan mendesak agar kemiskinan tidak lagi menghalangi akses pendidikan anak Indonesia.
