MATAINDONESIA.CO.ID, TAPTENG – Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu melantik sebanyak 1.664 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dalam sebuah apel di Lapangan GOR Pandan, Jumat (2/1/2026) sore. Pelantikan ini tidak sekadar seremonial administratif, melainkan penegasan arah baru birokrasi di tengah situasi darurat pascabencana.
Dalam amanatnya, Masinton menegaskan kembali prinsip dasar aparatur negara: pelayan masyarakat, bukan untuk dilayani. Bahkan, dalam kondisi Tapanuli Tengah yang masih berduka akibat bencana hidrometeorologi, para pegawai diminta melampaui peran administratif dan turun langsung sebagai relawan kemanusiaan.
“Kita adalah relawan. Bapak ibu sekalian besok akan kita bagi tugas ke lapangan, nanti akan diatur,” tegas Masinton di hadapan ribuan PPPK yang baru dilantik.
Diterjunkan ke Lapangan, Bantu Warga Pascabanjir Bandang
Ribuan PPPK Paruh Waktu tersebut akan langsung ditugaskan membantu pembersihan fasilitas umum dan lingkungan permukiman warga yang rusak parah akibat banjir bandang pada 25 November 2025 lalu. Bencana tersebut meninggalkan jejak kehancuran di berbagai kecamatan dan masih menyisakan beban berat bagi masyarakat.
Pada tahap awal, 100 pegawai akan diterjunkan ke lima kecamatan terdampak, yakni Barus, Sorkam, Sorkam Barat, Pandan, Tukka, dan Badiri. Penugasan selanjutnya akan dilakukan secara bergiliran agar seluruh PPPK terlibat langsung dalam proses pemulihan.
“Siapkan pakaian karena nanti akan menginap,” ujar Masinton, menegaskan bahwa penugasan ini bukan kerja simbolik, melainkan kerja nyata di lapangan.
Birokrasi Hadir Saat Krisis
Menurut Masinton, pelibatan PPPK Paruh Waktu sebagai tenaga pemulihan merupakan bagian dari masa transisi pascabencana, di mana pemerintah daerah memfokuskan seluruh sumber daya untuk memulihkan kehidupan masyarakat.
Target pemulihan tidak berhenti pada pembersihan lingkungan, tetapi mencakup:
-
rehabilitasi fasilitas umum dan infrastruktur,
-
pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat,
-
serta rekonstruksi wilayah terdampak dengan standar yang lebih baik dan tangguh terhadap bencana.
Langkah ini sekaligus menjadi pesan politik dan moral bahwa birokrasi harus hadir di garis depan saat masyarakat mengalami krisis, bukan sekadar bekerja dari balik meja.
Pelantikan 1.664 PPPK Paruh Waktu ini menandai fase baru penanganan pascabencana di Tapanuli Tengah—fase di mana ASN tidak hanya dituntut profesional, tetapi juga berempati, tangguh, dan siap bekerja dalam kondisi paling sulit.
