MATAINDONESIA.CO.ID, MAJENE — Bupati Majene, Andi Achmad Syukri Tammalele, terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional di tahun 2025. Upaya ini diwujudkan melalui Rapat Koordinasi bersama jajaran Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Jumat (7/2/2025), yang juga dihadiri oleh sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Majene.
Sejumlah OPD yang turut serta dalam pertemuan ini antara lain Bappeda, PUPR, Perkim, Pertanian dan Peternakan, Koperasi dan Perdagangan, DLHK, Direktur RSUD Majene, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Kehadiran mereka bertujuan untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan di Majene sejalan dengan arah kebijakan pusat.
Dalam kesempatan tersebut, Andi Achmad Syukri Tammalele, yang akrab disapa AST, menegaskan pentingnya pertemuan ini dalam mendorong akselerasi pembangunan di periode keduanya sebagai Bupati Majene. “Pertemuan ini sangat strategis bagi Majene untuk memastikan program pembangunan berjalan efektif dan selaras dengan kebijakan nasional. Dengan ini, kami dapat bergerak lebih cepat dalam mewujudkan harapan masyarakat Majene,” ujar AST.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
AST juga memaparkan gambaran umum kondisi wilayah Majene yang memiliki luas sekitar 947,84 kilometer persegi, terdiri dari delapan kecamatan, 20 kelurahan, dan 62 desa. Kabupaten ini memiliki potensi unggulan di berbagai sektor, mulai dari pertanian dan perkebunan dengan komoditas utama seperti kakao, kelapa dalam, dan bawang merah, hingga sektor perikanan serta pariwisata yang terus berkembang.
Di hadapan jajaran Kementerian PPN/Bappenas, AST juga menguraikan berbagai capaian makro pembangunan selama kepemimpinannya. Indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, dan angka kemiskinan menunjukkan adanya perkembangan positif. “Keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi antara program kerja pemerintah pusat dan daerah, termasuk dukungan pembiayaan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU),” jelasnya.
Namun, AST mengakui bahwa kondisi fiskal Kabupaten Majene masih berada dalam kategori rendah pada tahun 2024. Oleh karena itu, ia berharap agar pemerintah pusat dapat terus mendukung daerah dengan peningkatan dana transfer, termasuk DAK dan DAU. “Kami berharap pertemuan ini menghasilkan keselarasan kebijakan yang lebih baik, sehingga pembangunan di Majene dapat berjalan lebih optimal sesuai dengan arah pembangunan nasional,” tutupnya. (ki)
