Jakarta – MataIndonesia. Senin, 7 April 2025 Presiden Prabowo Subianto dihadadapn 7 wartawan senior buka-bukaan soal sejumlah polemik yang terjadi belakangan ini. Salah satunya soal penolakan UU TNI yang sudah disahkan DPR.
Prabowo meminta agar setiap aksi demo yang muncul dilihat secara objektif. Hal ini disampaikan Prabowo saat Blak-blakan bersama 7 jurnalis, seperti dilihat dalam YouTube detikcom.
Prabowo saat itu turut ditanya terkait penanganan aksi demo yang dianggap masih abusive. Dia menghormati berbagai macam demo yang terus bermunculan dan meminta tetap damai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Masalah demo adalah biasa. Dalam negara sebesar kita, kan kita sudah sepakat berdemonstrasi, orang berdemo itu dijamin Undang-Undang Dasar. Kalau ada abusive, ya, kita harus investigasi, proses secara hukum kalau abusive. Tapi coba perhatikan secara objektif dan jujur. Apakah demo-demo itu murni atau ada yang bayar. Harus objektif, dong,” kata Prabowo.
“Pertama, ada demo melawan efisiensi. Demo katanya dana pendidikan akan dikurangi. Jadi harus objektif, kita juga kita bukan anak kecil. Kita hormati hak untuk berdemo, asal demonya damai tidak mau menyulut kerusuhan. Nah kalau bakar-bakar ban, itu bukan damai,” tambahnya.
Prabowo lalu menceritakan pengalaman petugas yang berjaga demo kerap kali dilempari plastik berisi air kencing bahkan kotoran manusia. Untuk itu, dia selalu mewaspadai adanya kekuatan asing yang ingin mengadu domba lewat aksi demonstrasi.
“Dan kenapa abusive? Kita punya pengalaman, saya mantan petugas keamanan juga. Kadang-kadang petugas dilempar plastik kencing, kadang-kadang petugas dilempar plastik isinya kotoran manusia. Jadi selalu dalam pengelolaan suatu negara kita waspada apakah ada kelompok-kelompok atau kekuatan-kekuatan asing yang ingin adu domba,” ucapnya.
Prabowo turut menjawab soal urgensi UU TNI yang sudah disahkan. Prabowo mengungkap alasan UU TNI dipercepat.
“RUU TNI dipercepat karena kita mengalami suatu fenomena dalam berapa tahun itu. Panglima TNI satu tahun ganti, KSAD satu tahun ganti, kan usianya habis, waktu dia untuk karirnya begitu mau dipakai usia habis. Gimana kita bisa punya suatu organisasi yang pemimpinnya ganti tiap tahun,” tegasnya.
Untuk itu, Prabowo menilai UU TNI perlu segera direvisi. Namun dia ingin revisi berfokus pada usia pensiun perwira tinggi bukan untuk membentuk dwifungsi TNI.
Prabowo menegaskan perlu melihat kondisi saat ini. Dia mengatakan pejabat tentara yang akan masuk jabatan sipil harus pensiun dini.
“Saya masih ingat, saya masih kecil dari Jakarta mau ke Puncak, Bogor, dihentikan di tengah jalan. Mereka minta makan, minta ini, jadi kondisi zaman berbeda-beda. Jadi menurut saya Undang-Undang TNI is a non issue, nggak ada niat, semua pejabat tentara yang akan masuk jabatan-jabatan sipil, pensiun dini. Hanya ada beberapa lembaga yang memang diizinkan. Intelijen, bencana alam, Basarnas, dari dulu, kan ini hanya mengformalkan,” ucapnya
“Kemudian yang katanya Kejaksaan kenapa, Kejaksaan ada Jaksa Pidana Militer, kemudian hakim agung, ada hakim agung kamar militer dan kalau dilihat semua ada reasoning-nya, jadi menurut saya is non issue, rakyat juga tahu, kok,” sambungnya Prabowo.
