Jakarta-MataIndonesia. Pemuda Peduli Pendidikan dan Demokrasi Indonesia (Palpasi Indonesia) menilai keputusan Rahayu Saraswati untuk tetap mengemban amanah sebagai anggota DPR RI merupakan langkah yang selaras dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Ketua Umum Palpasi Indonesia Andi Muh. Riski AD, menyebut episode “mengumumkan mundur lalu memilih tetap mengabdi” baginya merupakan bentuk kematangan politik, terbuka pada kritik, patuh prosedur, dan responsif terhadap aspirasi publik. Bukan drama atau sandiwara politik.
“Rahayu menunjukkan integritas politik yang matang, berani terbuka, mau dikritik, dan pada akhirnya menempatkan kepentingan publik di atas kalkulasi pribadi. Tetapnya ia di DPR bukan mundur dari tanggung jawab, melainkan memilih jalur institusional agar suara anak muda betul-betul terwujud dalam kebijakan. Bukan drama atau sandiwara” ujar Riski di Jakarta.
Palpasi Indonesia menjelaskan, sikap awal Rahayu yang menyatakan niat untuk mundur merupakan bentuk akuntabilitas personal. Namun, setelah mendengar langsung aspirasi masyarakat termasuk konstituen muda dan melalui proses kelembagaan di Majelis Kehormatan Dewan (MKD), mandat Rahayu untuk tetap bekerja di parlemen menjadi tegas. Menurut Riski selaku ketua Umum, rangkaian ini menggambarkan keseimbangan antara responsiveness pada warga dan responsibility pada aturan main.
“Kursi parlemen adalah amanah rakyat. Dengan tetap mengabdi, Rahayu memberi pesan penting bahwa keberanian berefleksi dapat berjalan seiring konsistensi melayani,” tegas Riski
Polyarchy & Legitimasi.
Palpasi Indonesia mengaitkan keputusan tersebut dengan khazanah teori demokrasi kontemporer. Pertama, merujuk Hanna Pitkin, kualitas wakil rakyat terletak pada perwakilan substantif, yakni apa yang diperjuangkan, bukan semata siapa yang duduk. Dalam kacamata ini, agenda Rahayu yang menyasar pendidikan terjangkau, kerja layak, penguatan UMKM dan ekonomi digital, layanan kesehatan mental, lingkungan hidup, dan partisipasi politik bermakna, menunjukkan substansi representasi yang relevan bagi generasi muda.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kedua, Palpasi juga menyinggung model delegate vs trustee dari Edmund Burke. Seorang wakil, selain menyerap aspirasi langsung, juga menggunakan penilaian profesional demi kebaikan jangka panjang. Rahayu, jelas Riski, berada pada posisi menyeimbangkan keduanya, menjadi kanal suara warga sekaligus pengambil keputusan yang bertanggung jawab.
Ketiga, dalam kerangka demokrasi deliberatif ala Habermas, legitimasi kebijakan lahir dari diskursus publik yang rasional dan prosedur yang sah. Episode pengumuman mundur, dialog dengan publik, lalu penguatan mandat melalui mekanisme resmi, menurut Palpasi memperlihatkan proses deliberatif yang memperkuat kepercayaan terhadap institusi.
“Demokrasi yang sehat (polyarchy) menurut Robert Dahlkan harus ditopang oleh partisipasi efektif, pemahaman yang tercerahkan, inklusi, dan kontrol agenda.”kata Riski. Dengan tetapnya Rahayu di parlemen dan komitmen membuka kanal partisipasi anak muda, Palpasi melihat peluang untuk menaikkan kualitas “input” demokrasi dari sekadar didengar menjadi dilibatkan.
Sementara itu, membedakan legitimasi input (proses dan partisipasi) dan legitimasi output (kualitas hasil kebijakan). Aspirasi publik yang direspons dan prosedur MKD yang dijalani mempertebal sisi input, fokus Rahayu pada kebijakan berdampak khususnya bagi anak muda, menguatkan sisi output. “Sinergi input dan output menjadikan keputusan tetap mengabdi tidak hanya sah secara prosedural, tetapi bernilai secara substantif,” kata Riski.
Alasan Publik, Partisipasi & Kapabilitas
Palpasi juga menyinggung John Rawls dan gagasan public reason bahwa keputusan publik harus berlandaskan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua warga. Transparansi argumentasi, bahasa kebijakan yang jelas, dan orientasi pada keadilan antargenerasi, menurut Riski, menjadi standar baru yang perlu dijaga.
Di sisi lain, Palpasi Indonesia menekankan pentingnya demokrasi partisipatif dan penguatan kapabilitas warga. “Kebijakan yang memperluas pilihan hidup anak muda mulai dari pendidikan, keterampilan digital, pekerjaan berkualitas, kesehatan mental adalah inti demokrasi yang hidup. Di sini Kak Rahayu menempatkan energi politiknya,” ucap Ikki sapaan akrab Riski.
Untuk memaksimalkan mandat, Palpasi Indonesia mengajukan empat rekomendasi agar partisipasi anak muda tidak berhenti di ruang simbolik:
1. Kanal Partisipasi Terbuka & Terukur
RDPU tematik isu anak muda, konsultasi publik digital, serta “office hour” daring bagi konstituen agar umpan balik menjadi siklus kebijakan yang berkelanjutan.
2. Akuntabilitas Berbasis Data
Penerbitan dashboard kinerja yang mudah diakses, memuat inisiatif legislasi, penganggaran, pengawasan, target, dan outcome bukan sekadar output.
3. Proses Legislasi Partisipatif
Publikasi dini naskah akademik dan draf regulasi, penyediaan policy brief ramah pembaca muda, dan mekanisme masukan cepat agar warga dapat memengaruhi rumusan sejak awal.
4. Agenda Prioritas Anak Muda
Akselerasi pendidikan & keterampilan (termasuk green jobs dan ekonomi digital), penguatan UMKM/kreatif, dukungan kesehatan mental, serta kebijakan lingkungan dengan indikator keberhasilan yang jelas.
“Palpasi Indonesia siap mengawal dan memberi masukan berbasis bukti. Generasi muda berhak bukan hanya didengar, tetapi dihitung dalam setiap pasal kebijakan,” tutup Ikky.
Bagi Palpasi Indonesia keputusan Rahayu bukan sekadar kelanjutan jabatan, melainkan penguatan relasi antara wakil dan warga. Ketika aspirasi publik, prosedur institusional, dan orientasi hasil kebijakan bertemu, legitimasi demokrasi menjadi lebih kokoh. Di level praksis, public terutama generasi muda mendapatkan teladan bahwa refleksi diri, keberanian memperbaiki, dan konsistensi melayani bisa berjalan seiring di dalam kerangka demokrasi.
Sehingga Palpasi Indonesia menegaskan tetapnya Rahayu Saraswati di DPR adalah keputusan yang tepat, baik secara prosedural maupun substantif serta relevan dengan kebutuhan demokrasi Indonesia yang semakin dewasa dan partisipatif bukan drama atau Sandiwara Politik.
