Jakarta – MataIndonesia. Presiden Prabowo Subianto berencana menghapus sistem outsourcing pekerja.
Rencana tersebut ia sampaikan saat peringatan Hari Buruh di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5).
Untuk menjalankan rencana tersebut, ia akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional untuk mencari cara menghapus sistem tersebut.
“Saya akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa, tidak segera, tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing,” tegas Prabowo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kendati demikian, Prabowo mengingatkan para buruh untuk realistis. Indonesia, sambungnya, juga harus menjaga kepentingan investor.
“Kalau mereka (investor) tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja,” terangnya.
Penghapusan sistem outsourcing pun mulai disiapkan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. Ia tengah menyusun menteri ketenagakerjaan (Permenaker) yang mengatur penghapusan outsourcing.
Kebijakan tersebut, sambungnya, akan menjadi dasar penyusunan aturan baru mengenai sistem alih daya alias outsourcing.
“Kebijakan Presiden yang disampaikan pada perayaan May Day 2025 terkait outsourcing tentunya akan menjadi kebijakan dasar dalam penyusunan Peraturan Menteri tentang outsourcing yang saat ini sedang disusun,” ujar Yassierli dalam keterangan resmi, Jumat (2/5).
Ia mengatakan beberapa masalah memang kerap timbul dalam sistem outsourcing, antara lain pengalihan pekerjaan inti (core business), ketidakpastian status kerja, tidak adanya kejelasan karir, upah rendah, rentan terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK), lemahnya jaminan sosial, serta kesulitan dalam membentuk serikat pekerja.
Karena itu, siap menjalankan arahan tersebut Prabowo tersebut.
Rencana penghapusan outsourcing pun mendapatkan respons dari para pengusaha.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Bob Azam mengatakan rencana tersebut harus disertai dengan analisa teknokratis yang lengkap dan komprehensif.
“Karena ini apa yang mau dihapusnya gitu loh. Problemnya itu di mana? Apa di sistemnya, apa di implementasinya? Kalau di implementasinya, kalau ada problem atau penerapan yang tidak sesuai ya tinggal diperbaiki implementasinya. Tapi kalau sistemnya, ya harus dievaluasi,” katanya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (2/5).
Bob mengatakan pemerintah juga harus melihat praktik outsourcing di negara lain seperti India dan Filipina. India, sambungnya, mendapatkan outsourcing teknologi dari negara lain.
Kemudian, Filipina juga salah satu pendukung pertumbuhan ekonominya adalah bisnis outsourcing.
Selain itu, sambungnya, outsourcing juga bisa memeratakan perekonomian karena konsepnya yang memberikan sebagian pekerjaan ke pihak lain.
“Jadi jangan sampai kalau ini dihapus terjadi pemusatan kegiatan ekonomi hanya di satu tangan. Tentunya ini akan menghambat pemerataan ekonomi bagi kita di Indonesia,” katanya.
Senada, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Sarman Simanjorang mengatakan penghapusan outsourcing harus didahului dengan kajian diskusi yang komprehensif.
Outsourcing, sambungnya, juga bisa menjadi salah satu materi yang nanti akan dimasukkan dalam RUU Ketenagakerjaan.
“Sehingga memang kalau ditanya apakah pengusaha setuju atau tidak menghapus outsourcing, tentu ini masih perlu suatu diskusi yang lebih mendalam,” katanya.
Ia menambahkan masalah outsourcing harus betul-betul dilihat dari sudut perspektif dunia usaha maupun dalam perspektif pekerja atau buruh.
“Nah, ini kira-kira yang dihapuskan yang mana ini? Yang orangnya, pekerjanya atau mungkin atau yang sektor usahanya, atau usahanya dalam hal ini. Karena tentu memang akan ada plus dan minusnya dan outsourcing itu juga merupakan bagian daripada kebutuhan pengusaha dalam hal ini,” ujarnya.
