Jakarta – MataIndonesia. Penyidik Subdirektorat Keamanan Negara Polda Metro Jaya resmi memanggil mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, untuk memberikan klarifikasi dalam penyelidikan kasus tuduhan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Pemanggilan ini merupakan bagian dari upaya kepolisian untuk mengusut tuntas laporan resmi yang diajukan langsung oleh Presiden Jokowi.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, mengungkapkan bahwa pemanggilan terhadap Abraham Samad bertujuan untuk memperdalam penyelidikan dan menilai apakah tuduhan yang beredar mengandung unsur pidana.
“Surat undangan klarifikasi kepada Abraham Samad sudah dikirimkan oleh penyidik. Keterangannya dibutuhkan untuk mengurai fakta-fakta terkait tuduhan tersebut,” kata Ade Ary dalam keterangannya, Kamis (15/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejak laporan itu didaftarkan pada 30 April 2025, penyidik telah memeriksa 24 saksi, termasuk sejumlah tokoh yang aktif menyuarakan atau dikaitkan dengan penyebaran tuduhan tersebut. Nama-nama seperti Rizal Fadillah, Mikhael Benyamin Sinaga, Kurnia Tri Royani, Roy Suryo, hingga Tifauzia Tyassuma telah tercatat dalam daftar pemeriksaan. Beberapa saksi lainnya, seperti Eggi Sudjana dan Rismon Hasiholan Sianipar, dilaporkan belum memenuhi panggilan.
Presiden Jokowi dalam pernyataannya menegaskan bahwa laporan ini diajukan untuk menjawab fitnah secara terang dan legal, setelah maraknya penyebaran 24 video yang diduga berisi hoaks dan mencemarkan nama baik.
“Sebenarnya ini masalah ringan, tapi perlu ditindak agar menjadi jelas dan tidak menyesatkan publik,” ujar Jokowi.
Kuasa hukum Presiden, Yakup Hasibuan, menyampaikan bahwa laporan tersebut menjerat para terlapor dengan pasal-pasal dalam KUHP dan UU ITE, Pasal 310 dan 311 KUHP (pencemaran nama baik) dan Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 27A jo Pasal 45 ayat (4) UU ITE (pembentukan dan penyebaran informasi palsu).
Yakup menekankan bahwa penegakan hukum dalam kasus ini penting untuk membedakan antara kebebasan berpendapat dan penyebaran fitnah, apalagi menyasar simbol negara.
Hingga kini, penyelidikan masih berlangsung dan belum ada tersangka yang ditetapkan. Fokus utama penyidik adalah mengumpulkan bukti serta keterangan yang cukup untuk menentukan arah kasus lebih lanjut.
“Ada beberapa nama yang disebut oleh pelapor selaku korban. Itulah yang saat ini sedang kami dalami,” pungkas Ade Ary.
